Berita

Ilustrasi: Bendera Malaysia. (Foto: Pixabay)

Dunia

PM Malaysia Tolak Rekomendasi Bank Dunia Naikkan Harga BBM

MINGGU, 07 DESEMBER 2025 | 00:36 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Dunia menilai skema harga ganda bahan bakar minyak (BBM) RON 95 di Malaysia tidak efektif menekan kebocoran subsidi dan lebih banyak menguntungkan kelompok kaya. 

Untuk itu, lembaga tersebut menyarankan pemerintah Negeri Jiran untuk menerapkan harga mengambang (floating price) yang mengikuti harga pasar.

World Bank Lead Economist for Malaysia, Apurva Sanghi menilai harga subsidi RON 95 sebesar 1,99 ringgit (Rp8.077) per liter yang hanya berlaku bagi warga Malaysia, sementara warga negara asing (WNA) dikenakan harga 2,60 ringgit (Rp10.533). Hal ini disebut membuka ruang ketidakefisienan.


"Orang kaya Malaysia tidak dikecualikan (dari harga subsidi BBM RON 95)+ mereka punya banyak mobil + lebih sering berkendara. Jadi, mereka tetap yang paling diuntungkan (secara absolut)," jelasnya dalam thread di akun @ApurvaSanghi, dikutip Sabtu, 6 Desember 2025.

Sanghi menolak skema harga ganda yang dianggap tidak memberi manfaat fiskal signifikan bagi pemerintah Malaysia. Ia mengakui WNA mungkin akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi akibat harga lebih mahal. 

Namun, warga Malaysia berpenghasilan tinggi cenderung tetap sering berkendara karena harga subsidi tetap murah bagi mereka.

"Ini melemahkan dorongan untuk mobil pribadi yang lebih bersih dan penggunaan transportasi umum," ujarnya.

Ia kemudian menyarankan formula yang lazim digunakan banyak negara dengan harga BBM yang mengikuti pasar ditambah bantuan tunai yang tepat sasaran bagi kelompok rentan.

Di sisi lain, Sanghi mempertanyakan estimasi pemerintah Malaysia yang menyebut kebijakan harga ganda dapat menghemat 2,5 miliar ringgit. Menurutnya, angka itu terlalu bergantung pada asumsi bahwa orang asing akan tetap membeli BBM dengan harga lebih mahal.

"Penetapan harga ganda; bahan bakar yang lebih murah; dan subsidi untuk semua (warga Malaysia) mengundang kebocoran, penggunaan berlebihan, dan penghematan fiskal yang tidak signifikan," tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menolak usulan Bank Dunia tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan program Budi Madani RON95 (Budi95) yang dinilai lebih sesuai kondisi Malaysia.

Ia menyebut skema subsidi yang kini diterapkan adalah langkah bijaksana yang berhasil mengurangi beban belanja negara tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. 

“Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kami bijaksana dan kami mengambil tindakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, subsidi RON 95 yang ditargetkan di seluruh Malaysia telah mendapat respons yang sangat baik dan positif,” kata Anwar di Dewan Negara dikutip dari Malaymail.


Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya