Berita

Ilustrasi: Bendera Malaysia. (Foto: Pixabay)

Dunia

PM Malaysia Tolak Rekomendasi Bank Dunia Naikkan Harga BBM

MINGGU, 07 DESEMBER 2025 | 00:36 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Dunia menilai skema harga ganda bahan bakar minyak (BBM) RON 95 di Malaysia tidak efektif menekan kebocoran subsidi dan lebih banyak menguntungkan kelompok kaya. 

Untuk itu, lembaga tersebut menyarankan pemerintah Negeri Jiran untuk menerapkan harga mengambang (floating price) yang mengikuti harga pasar.

World Bank Lead Economist for Malaysia, Apurva Sanghi menilai harga subsidi RON 95 sebesar 1,99 ringgit (Rp8.077) per liter yang hanya berlaku bagi warga Malaysia, sementara warga negara asing (WNA) dikenakan harga 2,60 ringgit (Rp10.533). Hal ini disebut membuka ruang ketidakefisienan.


"Orang kaya Malaysia tidak dikecualikan (dari harga subsidi BBM RON 95)+ mereka punya banyak mobil + lebih sering berkendara. Jadi, mereka tetap yang paling diuntungkan (secara absolut)," jelasnya dalam thread di akun @ApurvaSanghi, dikutip Sabtu, 6 Desember 2025.

Sanghi menolak skema harga ganda yang dianggap tidak memberi manfaat fiskal signifikan bagi pemerintah Malaysia. Ia mengakui WNA mungkin akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi akibat harga lebih mahal. 

Namun, warga Malaysia berpenghasilan tinggi cenderung tetap sering berkendara karena harga subsidi tetap murah bagi mereka.

"Ini melemahkan dorongan untuk mobil pribadi yang lebih bersih dan penggunaan transportasi umum," ujarnya.

Ia kemudian menyarankan formula yang lazim digunakan banyak negara dengan harga BBM yang mengikuti pasar ditambah bantuan tunai yang tepat sasaran bagi kelompok rentan.

Di sisi lain, Sanghi mempertanyakan estimasi pemerintah Malaysia yang menyebut kebijakan harga ganda dapat menghemat 2,5 miliar ringgit. Menurutnya, angka itu terlalu bergantung pada asumsi bahwa orang asing akan tetap membeli BBM dengan harga lebih mahal.

"Penetapan harga ganda; bahan bakar yang lebih murah; dan subsidi untuk semua (warga Malaysia) mengundang kebocoran, penggunaan berlebihan, dan penghematan fiskal yang tidak signifikan," tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menolak usulan Bank Dunia tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan program Budi Madani RON95 (Budi95) yang dinilai lebih sesuai kondisi Malaysia.

Ia menyebut skema subsidi yang kini diterapkan adalah langkah bijaksana yang berhasil mengurangi beban belanja negara tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. 

“Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kami bijaksana dan kami mengambil tindakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, subsidi RON 95 yang ditargetkan di seluruh Malaysia telah mendapat respons yang sangat baik dan positif,” kata Anwar di Dewan Negara dikutip dari Malaymail.


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya