DPRD Bangka Belitung saat menyambangi DPP KSPSI di Jakarta, Kamis 4 Desember 2025. (Foto: dok. KSPSI)
Nasib 1.800 buruh smelter di Bangka Belitung kini terkatung-katung gara-gara smelter yang disebut ilegal mendadak berhenti beroperasi.
Kondisi memprihatinkan itu mencuat saat 11 Anggota Komisi IV DPRD Bangka Belitung menyambangi DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 4 Desember 2025. Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV Heryawandi dan Wakil Ketua Me Hoa.
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat blak-blakan menyebut penghentian smelter dilakukan tanpa mitigasi terhadap nasib buruh.
“Lebih dari 1800 orang pekerja saat ini terlunta-lunta karena tiba-tiba penghasilanya berhenti. Harusnya lakukan dulu mitigasi khusus atau analisis dampak kepada pekerja ini,” ujar Jumhur Hidayat.
Tak hanya mengkritik, Jumhur juga memberi solusi. Ia mengusulkan agar smelter yang dinyatakan ilegal itu diambil alih oleh Danantara.
“Danantara itu dananya besar. Bisa cari untung sekaligus menyelamatkan pekerja. Apa sih susahnya menghidupkan kembali smelter-smelter itu? Jangan buruh terus yang jadi korban,” sentilnya.
Tak berhenti di situ, borok lain juga ikut terbongkar. Maraknya perusahaan outsourcing dari luar Bangka Belitung disebut-sebut sering merugikan tenaga kerja lokal.
“Soal outsourcing ini juga harus segera dituntaskan. Pekerja sering jadi korban,” kata Maryam, anggota Komisi IV DPRD Babel.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Me Hoa mengungkap pengaduan soal ketenagakerjaan masih terus mengalir ke DPRD.
“Sampai sekarang masih ada perusahaan yang belum juga menyelesaikan masalahnya dengan pekerja,” ungkapnya.
Ketua DPD KSPSI Bangka Belitung Darusman pun ikut angkat bicara. Ia mendorong para buruh yang belum berserikat untuk segera bergabung dengan serikat pekerja.
“Kalau buruh berserikat, banyak masalah bisa langsung diselesaikan di tingkat perusahaan antara manajemen dan serikat,” tegas Darusman.
Ia juga mengingatkan peran strategis LKS Tripartit di tingkat provinsi. Menurutnya, jika musyawarah di perusahaan gagal, penyelesaian bisa dibawa ke Disnaker hingga LKS Tripartit.
Menguatkan hal itu, Anggota LKS Tripartit Nasional Dedi Sudarajat yang juga Ketua OKK DPP KSPSI menegaskan pentingnya lembaga tersebut dihidupkan kembali.
“Hidupkan LKS Tripartit! Biar masalah ketenagakerjaan tak berlarut-larut,” pungkas Dedi.
