KPK Pansos dalam Prahara PBNU

KASUS Ira Puspadewi seharusnya sudah cukup membuat KPK berada di titik nadir. Eh, sekarang malah mau bansos, eh salah, pansos di kasus prahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

KPK kembali muncul di panggung politik Indonesia seperti badai siklon yang salah membaca peta atmosfer. 

Ketika PBNU sedang diterjang gempa internal berkekuatan 10 skala, retakannya terlihat dari Lampung sampai Bangkalan. KPK turun dari langit mendung sambil membawa sirine, megafon, dan mungkin sedikit ambisi untuk pansos. 

Belum apa-apa sudah teriak, “Aliran Dana! Audit! Maming! PBNU! Sini Saya Masuk!” Padahal publik sudah lama menjerit seperti warga pinggir sungai menjelang banjir, “Kuota haji mana tersangkanya?! Harun Masiku hidup atau hanyut?!” 

Tapi radar KPK memang unik, bencana besar di depan mata diabaikan, tapi gosip dari kejauhan justru dikejar seperti badai kecil yang kelihatan menarik di kamera drone.

Asep Guntur Rahayu, sang Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, tampil seperti juru bicara posko darurat yang baru menerima laporan “potensi likuifaksi keuangan.” 

Asep dengan gagah berkata bahwa KPK telah mencermati dugaan aliran dana dari Mardani Maming ke PBNU dan akan menindaklanjuti. 

Masalahnya, audit yang dijadikan bahan ini masih seperti kabut pagi di lereng gunung, tidak jelas sumbernya, tidak jelas waktu disusunnya, bahkan tidak jelas apakah bisa dijadikan dasar mengevakuasi satu organisasi besar. 

Tapi KPK menyambut audit itu seperti hujan pertama setelah kemarau panjang, seolah inilah momentum untuk kembali berada di tengah spotlight.

Sementara itu, PBNU justru sedang menghadapi badai luar biasa. Ulama-ulama dan kiai pesantren se-Madura Raya berkumpul di Ndalem Kasepuhan Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan. 

Suasananya seperti rapat darurat sebelum tsunami datang, wajah-wajah serius, doa-doa berat, dan aroma kecemasan yang menyelubungi Madura seperti kabut tipis sebelum badai besar. 

Para kiai membahas gelombang yang sedang mengguncang PBNU dari dalam, mencoba memahami arah angin yang tiba-tiba berubah liar.

Di Jakarta, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menatap kisruh ini seperti seseorang yang menyaksikan banjir menerjang halaman rumahnya. Katanya masyarakat Nahdliyin kecewa berat. Tepat sekali, kekecewaan itu mengalir deras seperti air bah yang turun dari hulu, menghantam batu-batu kepercayaan yang tadinya kokoh berdiri.

Di tengah kekacauan meteorologis politik itu, muncul suara terkuat dari episentrum badai, Gus Yahya. Ia menyatakan dirinya tetap Ketua Umum PBNU, tidak tergeser, tidak terhapus, tidak tergelincir oleh arus apa pun. 

Dalam konferensi pers yang suasananya seperti posko komando ketika badai mencapai puncaknya, Gus Yahya menegaskan, jabatan Ketua Umum PBNU hanya bisa diganti lewat muktamar. Bukan lewat manuver, bukan lewat rumor, terlebih bukan lewat audit yang bahkan belum final.

“Bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui muktamar,” kata Gus Yahya.

Kalimatnya berdiri kokoh seperti tanggul raksasa, tidak goyah meskipun diterjang arus deras konflik internal. 

Gus Yahya menyebut sistem NU jelas, bersih, tanpa tafsir ganda. AD/ART-nya seperti peta tsunami resmi, tidak bisa ditafsirkan sesuai selera masing-masing daerah.

Saat PBNU sibuk menahan badai internal dan ulama-ulama Madura sedang memayungi umat dari angin konflik, KPK malah menyiapkan perahu karet untuk menyusuri arus dugaan aliran dana. Padahal debit sungai yang lebih mendesak sedang mengamuk di belahan lain negeri.

Sementara itu, update terbaru per 3 Desember 2025, BNPB melaporkan 753 orang meninggal dunia dan sekitar 650 orang masih hilang akibat bencana tanda tangan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Ratusan keluarga belum menemukan jenazah, ratusan lainnya belum menemukan harapan. Negeri ini sedang tenggelam dalam kesedihan, cuma bukan di wilayah yang sedang disorot KPK.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar