BGN Ancam Suspend Dapur MBG yang Belum Urus Sertifikasi

Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan mengenakan suspend kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas yang belum mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang memberi tenggat satu bulan untuk dapur tersebut mendaftar ke Dinas Kesehatan.

“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,” tegas Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Forkompimda dan perwakilan SPPG se-eks Karesidenan Banyumas di Hotel Aston Purwokerto, Kamis 4 Desember 2025.

Adapun Eks Karesidenan Banyumas meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas. Dari empat kabupaten itu, Banyumas tercatat paling tertinggal dalam urusan SLHS.

Direktur Wilayah II Tauwas, Brigjen Albertus Doni Dewantoro mengatakan bahwa Banjarnegara dengan kuota 131 SPPG telah mengoperasikan 46 SPPG dan seluruhnya sudah mengantongi SLHS. Purbalingga juga tak jauh berbeda: dari 54 SPPG yang beroperasi, semuanya sudah punya SLHS.

Di Cilacap, dari 95 SPPG yang beroperasi, baru 44 yang mengantongi SLHS, namun proses pendaftaran terus berjalan. Sementara Banyumas dengan kuota terbesar, 227 SPPG baru meloloskan 15 SPPG dari 98 yang mendaftar, dan 48 lainnya bahkan belum mengajukan permohonan.

“Ini gimana? Dari 98 yang mendaftar, yang lolos kok malah baru 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftarkan diri,” sindir Nanik.

Nanik menegaskan tidak ada alasan menunda pendaftaran SLHS. Dalam rapat tim koordinasi lintas kementerian, Kemenkes memastikan bahwa pembuatan SLHS tidak dipungut biaya. 

“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sampel, harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macam-macam, nanti laporkan ke saya,” tegasnya.