Sudah Tepat Pemerintah Belum Tetapkan Bencana Nasional

Desakan agar pemerintah menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional memang terus berdatangan. Pasalnya, sebanyak 770 jiwa meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi.

Namun demikian, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule justru memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan musibah tersebut sebagai bencana nasional cukup beralasan.

Iwan Sumule mengurai bahwa hal terpenting saat ini adalah penanganan yang cepat untuk masyarakat terdampak. Seperti pencarian korban hilang hingga pasokan makanan bagi korban selamat dan terisolir.

Semua itu, lanjutnya, telah ditangani dengan cepat oleh berbagai instansi pemerintah dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) sebagai garda terdepan.

"Nah, kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, justru akan memperlambat penanganan bencana karena pabalieut (awut-awutan). Sebab, harus ada lagi koordinasi antar kementerian/lembaga, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit," kata Iwan saat berbincang dengan RMOL di Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.

"Jadi, ini bukan karena tidak empati. Justru agar penanganan bisa lebih cepat. Tidak hanya itu, penetapan bencana nasional juga akan membuka peluang pihak asing masuk," sambungnya.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) itu juga menolak keras jika Presiden Prabowo dianggap tidak berempati dan lambat bergerak dalam menangani bencana Sumatera.

Pasalnya, tidak lama bencana terjadi Prabowo sudah menginstruksikan jajaran di pemerintah untuk turun membantu. 

"Tidak cukup sampai di situ, Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra juga telah menginstruksikan para kader untuk terjun langsung membantu sekuat tenaga. Jadi ini bukti empati dan gerak cepat dari Pak Prabowo," tegas kader Gerindra itu.