Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Berpeluang Perang Nuklir jika Ijazah Jokowi Dibuka

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 05:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Isu keaslian ijazah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) atas nama Joko Widodo sudah terlalu lama dibiarkan berkembang di ruang publik tanpa penyelesaian yang jelas. Karena ijazah asli Presiden RI periode 2014-2024 itu belum pernah dipamerkan di muka umum.

Peneliti media dan politik Buni Yani bahkan nyaris patah arang dengan banyaknya upaya yang dilakukan sejumlah pihak agar ijazah asli Jokowi diperlihatkan, namun selalu menemui jalan buntu.

"Ruwet ruwet ini. Bisa terjadi perang nuklir kalau ijazahnya dibuka," tulis Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Kamis 4 Desember 2025.


Salah satu yang disorot Buni Yani adalah sengketa terkait keaslian ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam sidang KIP, pihak penggugat menilai bahwa ijazah yang ditampilkan ke publik tidak bisa diuji keasliannya secara penuh karena beberapa bagian penting telah diburamkan. 

Bagian yang disamarkan tersebut meliputi Nomor Ijazah, NIM, tanggal lahir, hingga tanda tangan pejabat kampus. Tanpa informasi ini, menurut mereka, dokumen tersebut kehilangan nilai autentik dan sulit dijadikan bukti yang sah.

Sebelumnya, Jokowi diketahui tidak pernah menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan.

Di antarana ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya