Berita

Korban bencana banjir di Sumut. (Foto: Dokumentasi Tim Media Sabam Sinaga)

Politik

Legislator Demokrat Desak Audit Komprehensif Pasca-Bencana Sumut

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 22:33 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota DPR Fraksi Demokrat, Sabam Sinaga, mendesak dilakukannya audit ekologi dan infrastruktur yang komprehensif untuk mengungkap akar penyebab bencana di Pulau Sumatra, khususnya Sumatera Utara. 

Desakan ini disampaikan menanggapi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 604 orang meninggal dunia dan sekitar 1,5 juta penduduk terdampak, isu kayu gelondongan yang cukup banyak, hingga akses jalan antarwilayah yang terputus 

"Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatra, khususnya di Sumatera Utara. Data dari BNPB yang menyebutkan 604 jiwa meninggal dan sekitar 1,5 juta penduduk terdampak adalah angka yang sangat memilukan dan harus menjadi perhatian serius kita semua," kata Sabam dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025. 


Ketum Perkumpulan Kerukunan Umat Pentakosta Indonesia (Perkupi) ini juga menyoroti kompleksitas kerusakan yang terjadi, termasuk kayu gelondongan dalam jumlah besar yang terbawa banjir, longsor masif, serta putusnya akses jalan dan jembatan antarkabupaten. 

Ia mempertanyakan apakah faktor di luar curah hujan ekstrem turut memperparah bencana.
“Jika hanya soal curah hujan, sejarah mencatat Sumatera Utara telah mengalami hujan dengan intensitas tinggi sebelumnya. Namun, kompleksitas dan skala kerusakan kali ini menunjukan adanya akumulasi masalah,” ujar dia.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Sumatera Utara ini menyebutkan sejumlah faktor yang perlu ditelaah, antara lain tata kelola lingkungan terkait isu kayu gelondongan, kesiapan infrastruktur, dan penerapan tata ruang serta mitigasi bencana.

“Atas nama kemanusiaan dan tanggung jawab untuk melindungi rakyat di masa depan, saya mendesak dan akan memperjuangkan dilakukannya audit ekologis dan infrastruktur yang komprehensif dan independen atas penyebab bencana ini,” tegas Sabam Sinaga.

Audit tersebut, menurutnya, bukan untuk mencari kambing hitam melainkan untuk menemukan akar masalah secara ilmiah. Tujuannya adalah memperbaiki kebijakan agar tragedi serupa tidak terulang.

“Kami di Fraksi Demokrat akan mendorong hal ini menjadi agenda prioritas. Solidaritas saat tanggap darurat sangat penting, tetapi pencegahan melalui kebijakan yang cerdas dan berkelanjutan adalah bentuk tanggung jawab tertinggi kami kepada rakyat,” pungkasnya.


Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya