Pemerintah Didorong Susun Regulasi Pemanfaatan Dapur MBG untuk Situasi Bencana

Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengalihfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi dapur umum darurat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera diapresiasi Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.

“Pemanfaatan infrastruktur MBG dalam situasi darurat adalah langkah tepat. Program ini dapat menjalankan peran strategis dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana” ujar Netty di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.

Meski demikian, politisi PKS ini mengingatkan bahwa aspek keamanan pangan harus tetap menjadi prioritas.

“Pengalihan fungsi dapur MBG menjadi dapur umum tentu harus disertai pengawasan ketat terkait kebersihan, sanitasi, dan kualitas bahan makanan. Tujuannya agar bantuan yang diberikan benar-benar aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan baru,” tegasnya.

Netty juga mendorong agar pemerintah daerah memastikan fasilitas dan tenaga dapur mendapatkan pendampingan teknis, terutama dalam kondisi lapangan yang penuh tantangan.

Menurut Netty, pengalihan dapur MBG di Sumatera bisa menjadi model bagaimana fasilitas MBG dimanfaatkan sebagai infrastruktur sosial untuk merespons bencana secara cepat dan terstandar.

“Pengalaman di Sumut bisa menjadi contoh baik. Ke depan, dapur MBG dapat dipetakan sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional, sehingga bisa segera diaktifkan saat terjadi bencana,” ujarnya.

Netty mendorong adanya pedoman nasional atau prosedur baku terkait pemanfaatan SPPG/MBG sebagai dapur darurat, termasuk standar keamanan, distribusi, logistik, dan pelaporan.

“Kita perlu regulasi teknis yang memperjelas peran MBG dalam situasi bencana, sehingga pemanfaatannya terukur, aman, dan tepat sasaran. Ini akan memperkuat ketahanan sosial kita secara keseluruhan,” tutupnya.