Berita

Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. (Foto: Dok. Golkar)

Politik

Tidak Etis Cak Imin Singgung Tobat Nasuha saat Publik Sedang Berduka

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 17:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ajakan tobat nasuha yang disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada menteri dalam konteks bencana alam Sumatera dinilai tidak bijak.

"Pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak bijak, terutama karena disampaikan di depan publik dalam suasana duka. Harusnya lebih fokus pada upaya membantu masyarakat yang terkena bencana," kata Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, Selasa, 2 Desember 2025.

Sebagai menteri, Cak Imin harusnya berkonsentrasi membantu presiden menyelesaikan masalah bencana yang menimpa masyarakat di berbagai daerah. Hal itu lebih bijak dibanding saling menyalahkan sesama kolega di kabinet. 


"Kerusakan hutan bukan masalah yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang telah berlangsung lama," kata Firman.

Maka dari itu, ia berharap para pejabat di kementerian lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam situasi duka seperti saat ini.

"Walaupun mungkin ucapan tobat nasuha mungkin candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka," kritiknya.

Pernyataan tobat nasuha disampaikan Cak Imin saat pidato Workshop Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global, di Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Desember 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin mengaku sudah mengirim surat kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Isinya, meminta evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah pemerintah ke depan.

"Bahasa NU-nya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri," demikian Cak Imin.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya