Berita

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt (Foto: Washington Post)

Dunia

Gedung Putih Akui Lancarkan Serangan Kedua terhadap Kapal Venezuela

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 14:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gedung Putih mengakui bahwa seorang komandan tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat memerintahkan serangan kedua terhadap kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba milik Venezuela. 

“Admiral (Frank) Bradley bekerja sepenuhnya dalam kewenangannya dan sesuai hukum,” ujar Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, seperti dimuat BBC, Selasa, 2 Desember 2025.

Leavitt menegaskan bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth memang mengotorisasi operasi tersebut, namun membantah laporan yang menyebut adanya perintah untuk membunuh semua orang.


Pada 2 September 2025, militer AS menyerang sebuah kapal yang mereka klaim sebagai kapal narkoba di perairan internasional dekat Venezuela. 

Serangan pertama menenggelamkan kapal tersebut dan menewaskan sebagian besar awak. Sementara serangan kedua dilaporkan terjadi setelah dua orang berhasil selamat dari ledakan pertama dan bertahan di kapal yang terbakar.

Isu ini menuai kekhawatiran dari anggota Kongres AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat. Karena jika serangan kedua benar dilakukan terhadap orang yang sudah tidak dapat melawan atau mempertahankan diri, maka tindakan tersebut bisa dianggap melanggar hukum.

Di sisi lain, Hegseth membantah keras tuduhan bahwa ia mengeluarkan perintah ilegal. 

"Laporan itu dibuat-buat, provokatif, dan merendahkan. Saya mendukung Admiral Bradley 100 persen,” sambil menyebut keputusan sang komandan sebagai tindakan profesional dalam operasi tempur.

Sejak awal September, AS meningkatkan kehadiran militernya di Laut Karibia dan melancarkan sejumlah serangan mematikan terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di perairan internasional dekat Venezuela dan Kolombia. 

Pemerintahan Trump menyebut langkah itu sebagai tindakan membela diri untuk menghentikan aliran narkoba ke Amerika Serikat.

Pemerintah Venezuela mengecam keras operasi tersebut dan menyatakan akan melakukan penyelidikan penuh atas insiden 2 September.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya