Berita

Suasana kerusakan akibat banjir bandang di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025. (Foto: Humas BNPB).

Politik

Jangan Politisasi Bencana Sumatera

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 11:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Di tengah upaya pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, muncul kembali potongan video lama dari film Years of Living Dangerously yang menampilkan Harrison Ford dan diarahkan untuk menyudutkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). 

Narasi yang beredar menuding Zulhas memberi konsesi sawit di Tesso Nilo, Kepri, saat menjabat Menteri Kehutanan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Al Washliyah, Muhammad Amril Harahap, menyebut isu tersebut adalah fitnah.


“Videonya sudah dipotong dan tidak sesuai konteks. Publik harus objektif,” kata Amril dalam keterangannya, Selasa, 2 Desember 2025. 

April menjelaskan, kedatangan Harrison Ford saat itu bukan untuk mengkonfrontasi, melainkan berdiskusi soal persoalan lain yang disampaikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Namun di lapangan, Ford justru membuat adegan konfrontatif yang menyesatkan. 

“Lengkapnya bisa dilihat di tayangan Mata Najwa. Pak Zulhas tersenyum karena tidak memahami bahasa Ford, bukan karena menghindar,” kata Amril.

Amril menegaskan perambahan besar-besaran di Tesso Nilo justru massif terjadi pada 2014–2024.

Sebagai putra Sumut, Amril juga menyoroti maraknya perambahan hutan lima tahun terakhir yang melibatkan perusahaan seperti PTSL dan oknum aparat penegak hukum di kawasan Bukit Barisan.

“Hoaks ini sama sekali tidak terkait dengan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Jangan politisasi bencana. Fokus kita adalah pemulihan dan penegakan hukum terhadap ilegal logging,” pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya