Berita

Suasana kerusakan akibat banjir bandang di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025. (Foto: Humas BNPB).

Politik

Jangan Politisasi Bencana Sumatera

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 11:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Di tengah upaya pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, muncul kembali potongan video lama dari film Years of Living Dangerously yang menampilkan Harrison Ford dan diarahkan untuk menyudutkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). 

Narasi yang beredar menuding Zulhas memberi konsesi sawit di Tesso Nilo, Kepri, saat menjabat Menteri Kehutanan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Al Washliyah, Muhammad Amril Harahap, menyebut isu tersebut adalah fitnah.


“Videonya sudah dipotong dan tidak sesuai konteks. Publik harus objektif,” kata Amril dalam keterangannya, Selasa, 2 Desember 2025. 

April menjelaskan, kedatangan Harrison Ford saat itu bukan untuk mengkonfrontasi, melainkan berdiskusi soal persoalan lain yang disampaikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Namun di lapangan, Ford justru membuat adegan konfrontatif yang menyesatkan. 

“Lengkapnya bisa dilihat di tayangan Mata Najwa. Pak Zulhas tersenyum karena tidak memahami bahasa Ford, bukan karena menghindar,” kata Amril.

Amril menegaskan perambahan besar-besaran di Tesso Nilo justru massif terjadi pada 2014–2024.

Sebagai putra Sumut, Amril juga menyoroti maraknya perambahan hutan lima tahun terakhir yang melibatkan perusahaan seperti PTSL dan oknum aparat penegak hukum di kawasan Bukit Barisan.

“Hoaks ini sama sekali tidak terkait dengan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Jangan politisasi bencana. Fokus kita adalah pemulihan dan penegakan hukum terhadap ilegal logging,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya