Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Asal Tak Dikorupsi, Purbaya Siap Naikkan Transfer ke Daerah

SELASA, 02 DESEMBER 2025 | 00:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menaikkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan kinerja belanja yang efektif, bersih, dan berdampak bagi perekonomian. Menurutnya, selama ini keraguan di tingkat pimpinan nasional menjadi alasan pengetatan anggaran.

“Saya bilang ke daerah, Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) juga waktu diajak dengan Pemda, gubernur, dan bupati. Saya bilang, kasih saya alasan untuk saya menghadap Presiden dan bilang uang Pemda harus ditingkatkan,” ujar Purbaya dalam acara di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin 1 Desember 2025.


Ia meminta Pemda agar membuktikan komitmen itu dalam dua periode evaluasi, yakni triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026 untuk mengalokasikan anggaran sesuai porsi alokasi program tanpa penyimpangan, serta memberi dorongan nyata pada kegiatan ekonomi masyarakat.

“Caranya gimana? Tunjukkan dua triwulan terakhir, triwulan sekarang dan triwulan pertama tahun depan. Uang anda dibelanjakan tempat hasilnya dan nggak ada kasus korupsi dan dampaknya kelihatan di ekonomi,” tegasnya.

Purbaya menyebut, jika indikator tersebut terpenuhi, ia akan membawa rekomendasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar TKD dapat dinaikkan. Namun, bila praktik tata kelola anggaran masih dibayangi korupsi, Menkeu mengaku berada dalam posisi sulit.

“Tanpa itu, saya nggak bisa bilang apa-apa,” kata Purbaya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

Hak Angket Ijazah Gibran Sudah Masuk Angin

Senin, 26 Oktober 2026 | 10:04

UPDATE

Korporasi Biang Kerok Karhutla Harus Dihukum Maksimal

Jumat, 30 Oktober 2026 | 10:32

Partisipasi Industri Lokal Menguat, 101 Calon Mitra PSEL Denera Lolos Seleksi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 10:31

IHSG Rontok 1,29 Persen, Rupiah Cerah ke Rp18.112 per Dolar AS

Jumat, 30 Oktober 2026 | 09:27

Bahlil Curiga Singapura Jual Lagi Pasokan Gas RI ke Luar Negeri

Jumat, 30 Oktober 2026 | 09:12

Harga Emas Antam Turun Lagi, Beli Sekarang?

Jumat, 30 Oktober 2026 | 09:01

Andrea Bocelli Harus Cabut Dukungan ke Israel jika Ingin Konser di Indonesia

Jumat, 30 Oktober 2026 | 08:43

Pemerintah Jangan Tutup Mata atas Nasib PMI di Malaysia

Jumat, 30 Oktober 2026 | 08:25

Indonesia dan Singapura Harus Kompak Bongkar Jejak Korporasi Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 | 08:14

Kopdes Jangan Malah Jadi Pesaing UMKM

Jumat, 30 Oktober 2026 | 08:05

Jakarta Tak Kalah dari Singapura Gelar Konser Dunia

Jumat, 30 Oktober 2026 | 07:40

Selengkapnya