Berita

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Menhan Soroti Dugaan Operasi Ilegal IMIP: Ancaman Serius bagi Pertahanan Negara

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 12:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan adanya operasi ilegal di bandara khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mencuat dan dinilai sebagai sinyal bahaya bagi pertahanan nasional.

Pengamat Citra Institute, Efriza menilai, isu bandara IMIP ilegal yang diungkap pertama kali oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, merupakan pertanda masalah serius tengah terjadi. Pengungkapan isu tersebut bukanlah tindakan biasa. Baginya, pernyataan Menhan justru menandakan adanya persoalan serius yang tengah menggerogoti aspek vital keamanan negara.

“Menhan mengungkap dugaan pelanggaran di IMIP bukan secara kebetulan. Itu langkah terukur dan wajib karena menyentuh langsung aspek utama pertahanan negara,” ujar Efriza kepada RMOL, Senin 1 Desember 2025. 


Ia menjelaskan, dugaan bahwa bandara khusus IMIP menjadi pintu masuk tenaga kerja asing asal China dan barang-barang ilegal merupakan persoalan krusial yang memang layak disorot Menteri Pertahanan.

“Ketiadaan pengawasan membuka kerawanan bagi wilayah dan negara. Bahkan, potensi masuknya barang ilegal bisa merugikan masyarakat hingga negara,” jelasnya.

Menurut Efriza, dengan membawa isu ini ke ruang publik, Menhan ingin menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan Bandara Morowali.

Lebih jauh, ia melihat pernyataan Menhan berdampak positif karena memicu perhatian DPR. Pertanyaan soal absennya Bea Cukai dan Imigrasi di bandara tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya koordinasi antar lembaga dan perlunya pengawasan yang lebih ketat.

“Pernyataan Menhan harus dibaca sebagai pesan tegas bahwa keamanan nasional tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun, termasuk dalih investasi yang justru bisa melemahkan pengawasan,” pungkas dosen ilmu politik UNAS itu.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya