Berita

Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU), Sumantri Suwarno. (Foto: Tangkapan layar)

Politik

Sumantri Tolak Posisi Bendum PBNU dan Dorong Islah

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 12:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU), Sumantri Suwarno, akhirnya buka suara terkait perombakan besar jajaran fungsionaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Berdasarkan keputusan Rapat Harian Tanfidziyah yang dipimpin Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, posisi Bendahara Umum PBNU yang awalnya dijabat Gudfan Arif kini dialihkan ke Sumantri.

Namun Sumantri tegas menolak. Penolakan itu ia sampaikan melalui unggahan di akun Facebook. Sumantri menegaskan dirinya tidak memiliki keinginan untuk berada di posisi strategis, terlebih saat situasi internal sedang sensitif. 


“Di masa yang paling enak saja saya menolak. Apalagi di masa yang nuansanya konflik seperti ini,” ujarnya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.

Alih-alih menerima posisi tersebut, Sumantri mendorong agar dinamika internal dan turbulensi yang muncul dalam tubuh PBNU dalam beberapa hari terakhir diselesaikan dengan Islah.

Sumantri mengungkapkan bahwa tawaran untuk menjadi bendahara umum bukan hal baru. Ia mengaku sudah beberapa kali diminta untuk mengemban amanah tersebut, tetapi selalu memberikan jawaban yang sama. 

“Saya ini sudah nggak punya waktu sekarang untuk mengurusi hal-hal seperti ini, karena terus terang kesibukan duniawi sedang banyak,” katanya. 

Lewat Surat Pernyataan (SP) Nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025, PBNU menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus menjadi dasar perombakan tersebut. 

Dalam perombakan kepengurusan, posisi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari Sekretaris Jenderal PBNU digeser menjadi Ketua PBNU. Sementara posisi Sekjen PBNU kini diemban Amin Said Husni.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya