Berita

Tim SAR dibantu aparat kepolisian mengevakuasi warga terdampak banjir di Sumatera Utara, Rabu, 26 November 2025. (Foto: RMOLSumut)

Politik

Era Jokowi seperti Sengaja Rusak Alam Sumatra

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 04:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang telah merenggut ratusan nyawa bukan semata-mata bencana alam. 

Demikian disampaikan analis politik Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin 1 November 2025.

Saiful menilai, banjir dan tanah longsor di Sumatra itu sebagai akibat tindakan Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa.


"Jokowi selalu abai, bahkan seperti sengaja menghancurkan alam kita. Hal itu dilakukannya dengan berbagai usaha demi memenuhi kepentingan pribadi dan gerombolan oligarkinya sendiri," kata Saiful.

Kegagalan program food estate di masa Pemerintahan Jokowi misalnya, kata Saiful, telah terjadi deforestasi dengan menghancurkan jutaan hektare lahan hutan dan tanah perkebunan serta persawahan. 

"Banyak hutan digunduli untuk ditanam kelapa sawit dan lain-lain. Lalu kayu-kayu dari pohon-pohon hutan yang ditebanginya dijual ke mana-mana tanpa rakyat tahu dan mengerti, hasilnya berapa dan larinya uang ke mana," kata Saiful.

Termasuk pula pembangunan untuk Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang dikatakan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai negara dalam negara.

"Lahan IMIP pastinya didahului dengan perusakan hutan. Pasti ada ribuan pohon yang ditebangi untuk membangun bandara ilegal yang ada semenjak Pemerintahan Jokowi," kata Saiful.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya