Berita

Tim SAR dibantu aparat kepolisian mengevakuasi warga terdampak banjir di Sumatera Utara, Rabu, 26 November 2025. (Foto: RMOLSumut)

Politik

Era Jokowi seperti Sengaja Rusak Alam Sumatra

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 04:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang telah merenggut ratusan nyawa bukan semata-mata bencana alam. 

Demikian disampaikan analis politik Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin 1 November 2025.

Saiful menilai, banjir dan tanah longsor di Sumatra itu sebagai akibat tindakan Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa.


"Jokowi selalu abai, bahkan seperti sengaja menghancurkan alam kita. Hal itu dilakukannya dengan berbagai usaha demi memenuhi kepentingan pribadi dan gerombolan oligarkinya sendiri," kata Saiful.

Kegagalan program food estate di masa Pemerintahan Jokowi misalnya, kata Saiful, telah terjadi deforestasi dengan menghancurkan jutaan hektare lahan hutan dan tanah perkebunan serta persawahan. 

"Banyak hutan digunduli untuk ditanam kelapa sawit dan lain-lain. Lalu kayu-kayu dari pohon-pohon hutan yang ditebanginya dijual ke mana-mana tanpa rakyat tahu dan mengerti, hasilnya berapa dan larinya uang ke mana," kata Saiful.

Termasuk pula pembangunan untuk Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang dikatakan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai negara dalam negara.

"Lahan IMIP pastinya didahului dengan perusakan hutan. Pasti ada ribuan pohon yang ditebangi untuk membangun bandara ilegal yang ada semenjak Pemerintahan Jokowi," kata Saiful.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya