Berita

Tim SAR dibantu aparat kepolisian mengevakuasi warga terdampak banjir di Sumatera Utara, Rabu, 26 November 2025. (Foto: RMOLSumut)

Politik

Era Jokowi seperti Sengaja Rusak Alam Sumatra

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 04:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang telah merenggut ratusan nyawa bukan semata-mata bencana alam. 

Demikian disampaikan analis politik Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin 1 November 2025.

Saiful menilai, banjir dan tanah longsor di Sumatra itu sebagai akibat tindakan Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa.


"Jokowi selalu abai, bahkan seperti sengaja menghancurkan alam kita. Hal itu dilakukannya dengan berbagai usaha demi memenuhi kepentingan pribadi dan gerombolan oligarkinya sendiri," kata Saiful.

Kegagalan program food estate di masa Pemerintahan Jokowi misalnya, kata Saiful, telah terjadi deforestasi dengan menghancurkan jutaan hektare lahan hutan dan tanah perkebunan serta persawahan. 

"Banyak hutan digunduli untuk ditanam kelapa sawit dan lain-lain. Lalu kayu-kayu dari pohon-pohon hutan yang ditebanginya dijual ke mana-mana tanpa rakyat tahu dan mengerti, hasilnya berapa dan larinya uang ke mana," kata Saiful.

Termasuk pula pembangunan untuk Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang dikatakan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai negara dalam negara.

"Lahan IMIP pastinya didahului dengan perusakan hutan. Pasti ada ribuan pohon yang ditebangi untuk membangun bandara ilegal yang ada semenjak Pemerintahan Jokowi," kata Saiful.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Ratusan Pengurus Kadin se-Indonesia di Istana

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:26

Larangan Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi Sudah Tepat

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:25

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:03

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis Berbasis Ekonomi Hijau

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:53

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dinilai Paling Siap, Palangka Raya jadi Percontohan Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:33

Praperadilan Ketiga Roy Suryo, Ahli Perkuat Dalil Permohonan Ganti Rugi Rp206 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:32

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:27

Digitalisasi Perizinan Tutup Celah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

IHSG Sesi I Menguat 29 Poin, Saham TINS DEWA dan BBCA Paling Memikat Investor

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

Selengkapnya