Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Jokowi Tak Bisa Sembunyi dari Bau Kejahatan

SENIN, 01 DESEMBER 2025 | 01:51 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tak henti-hentinya diburu oleh rakyat karena dosa dan kezalimannya yang satu per satu terkuak setelah lengser.

"Ke mana pun Jokowi lari dan bersembunyi, bau anyir kejahatannya tetap tercium," kata peneliti media dan politik Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Senin 1 Desember 2025.

Buni Yani menduga, hal inilah yang menyebabkan Jokowi tak pernah sembuh sejak dia mengaku “hanya” mendapatkan penyakit kulit sekembali dari Vatikan berbulan-bulan yang lalu. 


"Ini jelas bukan penyakit kulit biasa. Ahli medis percaya ini ada kaitannya denga isi pikiran yang tidak tenang yang kemudian berpengaruh ke fisiknya," kata Buni Yani.

Kesalahan Jokowi yang terkuak terakhir kali adalah ditemukannya bandara khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah -- bandara yang 100 persen luput dari pengawasan otoritas Indonesia. 

Bandara yang tidak memiliki bea cukai dan petugas Indonesia, yang menyebabkan PT IMIP disebut sebagai negara dalam negara -- republik terpisah yang bukan bagian dari NKRI.

IMIP adalah kawasan industri terintegrasi yang mengolah bijih nikel menjadi produk bernilai tambah seperti stainless steel dan bahan baku baterei. Kawasan ini dikelola melalui kerja sama antara perusahaan Indonesia, BintangDelapan Group, dengan raksasa baja Cina bernama Tsingshan Group.

IMIP berkembang pesat sejalan dengan kebijakan hilirisasi nikel yang menjadi program unggulan Jokowi. Kegaduhan timbul setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara khusus di dalam kawasan IMIP yang diduga beroperasi tanpa institusi negara dan unsur keamanan yang memadai, seperti kantor bea cukai atau imigrasi permanen. Hal ini memicu kekhawatiran publik akan potensi kerawanan kedaulatan dan keamanan nasional.

"Wajar rakyat murka mendapatkan fakta tragis ini. Bagaimana mungkin sebuah negara berdaulat tidak memiliki kedaulatan di dalam wilayahnya sendiri? Pasti ada yang tidak beres mengapa ini bisa terjadi," pungkas Buni Yani.  

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya