Berita

Kantor PBNU (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Beda Pilihan Investor Konsesi Tambang Biang Kisruh PBNU

JUMAT, 28 NOVEMBER 2025 | 11:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kisruh di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi perbincangan hangat. Tidak hanya bagi kalangan Nahdliyin, ketegangan internal dan silang pendapat di tingkat elite PBNU juga menyedot perhatian publik.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla melalui podcast Gaspol membongkar akar persoalan perpecahan di internal PBNU. 

Menurutnya, perpecahan diakibatkan perbedaan pandangan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. 


Usut punya usut, perbedaan itu terkait dengan investor yang akan ikut membantu pengelolaan konsesi tambang yang diberikan pemerintah untuk PBNU.

“Nah perbedaan pandangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul inilah yang membuat hubungan ini jadi bermasalah kan,” ujar Gus Ulil seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 28 November 2025.

Gus Yahya disebut ingin mengganti investor sesuai dengan keinginan pemerintahan saat ini. Pasalnya, investor sebelumnya dianggap tidak memiliki posisi politik yang kuat.

Namun Gus Ipul tetap ingin mempertahankan investor lama, karena sudah berhubungan sejak era kepemimpinan mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. 

“Ketika zaman Pak Jokowi itu ada seorang investor tertentu yang ditunjuk untuk mengelola tambang ini. Kekuasaan yang baru ini menghendaki investor yang lain,” paparnya. 

Gus Yahya ingin investor yang mengelola konsesi tambang milik PBNU ini memang yang mendapatkan restu pemerintah.
Alasannya, agar PBNU sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan tidak memiliki perbedaan pandangan. 

“Tapi Gus Ipul punya prinsip yang lain, ya karena sudah janjian dengan investor yang lama ya sudah kita ikut investor yang lama dan kebetulan investor yang lama ini ya memang investor yang secara politik, posisinya kurang oke sekarang,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya