Garuda Desak Kemenhub Revisi Tarif Pesawat di Tengah Suntikan Dana Triliunan

Di tengah upaya keras memulihkan armada dan memperbaiki struktur modal, PT Garuda Indonesia (Persero) berencana mengajukan penyesuaian tarif tiket pesawat untuk tahun 2026. Desakan ini muncul seiring dengan tantangan fluktuasi biaya eksternal yang dihadapi maskapai.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H Kairupan, mengonfirmasi bahwa manajemen sudah memulai negosiasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penyesuaian tarif tersebut.

“Kita sudah adakan negosiasi dan kita usahakan mungkin tahun depan akan ada jawaban dari Kementerian Perhubungan,” ujar Glenny saat public expose di Jakarta, Kamis 27 November 2025. 

Wacana ini sebelumnya disuarakan mantan Dirut Garuda, Irfan Setiaputra, yang berharap pemerintah dapat meninjau ulang Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat.

Irfan menyoroti dua komponen eksternal yang sangat memengaruhi biaya, yaitu nilai tukar (kurs) dan harga avtur, yang dinilai sudah tidak relevan dengan penetapan TBA lima tahun lalu.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro, memastikan bahwa upaya perbaikan operasional berjalan masif berkat dukungan dana segar. Garuda telah menerima suntikan modal dari Danantara senilai Rp 23,67 triliun.

Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk memperkuat ekuitas dan likuiditas maskapai, dengan fokus utama pada pemeliharaan 34 pesawat yang saat ini berstatus grounded (tidak beroperasi). 

Perincian alokasi dana mencakup; pemeliharaan Citilink 47 persen, pemeliharaan Garuda Indonesia 37 persen, dan pembayaran kewajiban Citilink ke Pertamina 16 persen.

Per Oktober 2025, Garuda sudah mengoperasikan 90 pesawat (58 Garuda dan 32 Citilink). 

Thomas menegaskan bahwa seluruh pesawat yang grounded harus segera dikembalikan ke status serviceable untuk memastikan kesinambungan pemulihan operasi dan meningkatkan kesiapan armada di masa depan.