Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Prioritaskan Petani, Komisi IV Bantah Dukung Impor Beras

KAMIS, 27 NOVEMBER 2025 | 11:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu yang menyebut Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan impor beras tidak benar dan perlu diluruskan. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan Komisi IV tidak pernah mengusulkan ataupun mendorong kebijakan impor, apalagi jika hal tersebut berpotensi melemahkan petani lokal dan mengganggu produktivitas pangan nasional.

“Komisi IV tidak pernah meminta pemerintah melakukan impor beras. Itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun kesepakatan dalam rapat-rapat resmi. Jika ada informasi sebaliknya, itu perlu diklarifikasi agar publik tidak salah menerima,” ujar Ahmad Yohan di Jakarta, Kamis, 28  November 2025.


Ahmad Yohan menegaskan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN), termasuk fraksi di DPR, konsisten mendorong kemandirian dan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama. 

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang tegas menolak kebijakan impor beras dalam kondisi produksi dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Menko Pangan sudah sangat jelas menyampaikan bahwa impor bukan solusi pertama. Selama petani Indonesia masih bisa memasok kebutuhan beras, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri, bukan membuka kran impor,” tegasnya.

Menurut Ahmad Yohan, pemerintah seharusnya fokus pada optimalisasi produksi nasional melalui peningkatan sarana irigasi, distribusi pupuk, tata kelola stok cadangan beras pemerintah (CBP), serta ekosistem pasar yang berpihak pada petani.

“Solusi utamanya adalah perbaikan tata niaga dan distribusi pangan. Jangan sampai petani dirugikan hanya karena kebijakan instan yang tidak berpihak pada sektor domestik,” tambahnya.

Ahmad Yohan berharap ini dapat menjadi informasi resmi bagi publik agar tidak terjadi distorsi persepsi terkait posisi Komisi IV DPR RI dalam isu ketahanan pangan maupun impor beras.

“Intinya, kami tidak mendukung impor. Kami berpihak pada petani, pada ketahanan pangan nasional, dan pada kemandirian bangsa,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya