Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Prioritaskan Petani, Komisi IV Bantah Dukung Impor Beras

KAMIS, 27 NOVEMBER 2025 | 11:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu yang menyebut Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan impor beras tidak benar dan perlu diluruskan. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan Komisi IV tidak pernah mengusulkan ataupun mendorong kebijakan impor, apalagi jika hal tersebut berpotensi melemahkan petani lokal dan mengganggu produktivitas pangan nasional.

“Komisi IV tidak pernah meminta pemerintah melakukan impor beras. Itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun kesepakatan dalam rapat-rapat resmi. Jika ada informasi sebaliknya, itu perlu diklarifikasi agar publik tidak salah menerima,” ujar Ahmad Yohan di Jakarta, Kamis, 28  November 2025.


Ahmad Yohan menegaskan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN), termasuk fraksi di DPR, konsisten mendorong kemandirian dan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama. 

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang tegas menolak kebijakan impor beras dalam kondisi produksi dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Menko Pangan sudah sangat jelas menyampaikan bahwa impor bukan solusi pertama. Selama petani Indonesia masih bisa memasok kebutuhan beras, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri, bukan membuka kran impor,” tegasnya.

Menurut Ahmad Yohan, pemerintah seharusnya fokus pada optimalisasi produksi nasional melalui peningkatan sarana irigasi, distribusi pupuk, tata kelola stok cadangan beras pemerintah (CBP), serta ekosistem pasar yang berpihak pada petani.

“Solusi utamanya adalah perbaikan tata niaga dan distribusi pangan. Jangan sampai petani dirugikan hanya karena kebijakan instan yang tidak berpihak pada sektor domestik,” tambahnya.

Ahmad Yohan berharap ini dapat menjadi informasi resmi bagi publik agar tidak terjadi distorsi persepsi terkait posisi Komisi IV DPR RI dalam isu ketahanan pangan maupun impor beras.

“Intinya, kami tidak mendukung impor. Kami berpihak pada petani, pada ketahanan pangan nasional, dan pada kemandirian bangsa,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya