Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Prioritaskan Petani, Komisi IV Bantah Dukung Impor Beras

KAMIS, 27 NOVEMBER 2025 | 11:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu yang menyebut Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan impor beras tidak benar dan perlu diluruskan. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan Komisi IV tidak pernah mengusulkan ataupun mendorong kebijakan impor, apalagi jika hal tersebut berpotensi melemahkan petani lokal dan mengganggu produktivitas pangan nasional.

“Komisi IV tidak pernah meminta pemerintah melakukan impor beras. Itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun kesepakatan dalam rapat-rapat resmi. Jika ada informasi sebaliknya, itu perlu diklarifikasi agar publik tidak salah menerima,” ujar Ahmad Yohan di Jakarta, Kamis, 28  November 2025.


Ahmad Yohan menegaskan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN), termasuk fraksi di DPR, konsisten mendorong kemandirian dan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama. 

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang tegas menolak kebijakan impor beras dalam kondisi produksi dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Menko Pangan sudah sangat jelas menyampaikan bahwa impor bukan solusi pertama. Selama petani Indonesia masih bisa memasok kebutuhan beras, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri, bukan membuka kran impor,” tegasnya.

Menurut Ahmad Yohan, pemerintah seharusnya fokus pada optimalisasi produksi nasional melalui peningkatan sarana irigasi, distribusi pupuk, tata kelola stok cadangan beras pemerintah (CBP), serta ekosistem pasar yang berpihak pada petani.

“Solusi utamanya adalah perbaikan tata niaga dan distribusi pangan. Jangan sampai petani dirugikan hanya karena kebijakan instan yang tidak berpihak pada sektor domestik,” tambahnya.

Ahmad Yohan berharap ini dapat menjadi informasi resmi bagi publik agar tidak terjadi distorsi persepsi terkait posisi Komisi IV DPR RI dalam isu ketahanan pangan maupun impor beras.

“Intinya, kami tidak mendukung impor. Kami berpihak pada petani, pada ketahanan pangan nasional, dan pada kemandirian bangsa,” tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya