Berita

Analis politik sekaligus warga NU (Nahdliyin) Surya Fermana. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Muktamar Luar Biasa Solusi Penyelesaian Konflik Internal PBNU

KAMIS, 27 NOVEMBER 2025 | 05:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Muktamar Luar Biasa dianggap menjadi satu-satunya jalan untuk mengakhiri kisruh yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 

Hal itu disampaikan analis politik sekaligus warga NU (Nahdliyin) Surya Fermana dengan alasan bahwa Muktamar Luar Biasa akan mengembalikan mandat organisasi, baik Syuriyah maupun Tanfidziyah ke tangan forum tertinggi NU.  

"Singkat kata, agar organisasi NU kembali terkonsolidasi dan bisa bekerja sesuai tujuannya, maka sebaiknya semua pihak mendorong diadakan Muktamar segera," tegas Surya dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 26 November 2025.
 

 
Lanjut dia, konflik ini muncul di tengah upaya NU mempertahankan peranannya sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan jutaan anggota yang mengharapkan stabilitas kepemimpinan. 

Para pengamat organisasi keagamaan menilai, jika tidak segera diselesaikan, dinamika ini berpotensi memecah belah basis massa NU yang selama ini solid. 
 
Surya sebagai warga NU yang aktif mengamati dinamika organisasi berharap usulannya ini menjadi katalisator bagi rekonsiliasi sejati. 
 
"Kembalikan mandat organisasi baik itu Syuriyah maupun Tanfidziyah pada Muktamar. Bahwa hanya melalui forum resmi inilah NU bisa bangkit lebih kuat,” pungkasnya.
 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya