Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Dunia

Macron Siap Kembalikan Wajib Militer di Prancis

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 11:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

. Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana memberlakukan wajib militer bagi warganya setelah hampir tiga dekade dibekukan.

Le Figaro melaporkan, rencana ini pertama kali disampaikan Macron pada Juli lalu sebagai respons terhadap apa yang ia sebut sebagai “ancaman abadi dari Rusia”. Moskow langsung menepis klaim tersebut sebagai mengada-ada.

Skema baru ini diperkirakan menawarkan masa dinas sukarela selama sekitar 10 bulan dan akan diberikan kompensasi. Belum ada penjelasan rinci mengenai perbedaan program ini dengan layanan militer profesional yang sekarang berlaku. Prancis sendiri menghentikan wajib militer sejak 1997 pada era Presiden Jacques Chirac.


Dalam pernyataannya di sela-sela KTT G20 di Afrika Selatan, Macron menegaskan urgensi memperkuat pertahanan negara.
“Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan meningkatnya ketegangan. Prancis harus tetap menjadi negara yang kuat dengan militer yang kuat,” ujarnya, dikutip dari RT, Selasa 25 November 2025.

Menurut Le Figaro, program ini berpotensi menarik hingga 50.000 peserta setiap tahun. Langkah tersebut sejalan dengan tren di sejumlah negara Eropa yang meningkatkan kapasitas militernya sejak meletusnya perang di Ukraina pada 2022.

Beberapa negara Eropa lainnya juga telah mengambil langkah serupa, termasuk Polandia, Jerman, Belanda, Latvia, Kroasia dan Denmark.

Jenderal Fabien Mandon, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Prancis, juga menilai bahwa negaranya tidak boleh tertinggal dari tren di Eropa. Ia mengingatkan bahwa beberapa negara tetangga “sedang dalam proses memperkenalkan kembali dinas nasional.”

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya