Berita

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat memamerkan kondisi kapal rusak yang diakuisisi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dari PT Jembatan Nusantara (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

KPK Ungkap Skandal ASDP: Beli Kapal Tua dan Rusak tapi Harganya Lebih Mahal

SELASA, 25 NOVEMBER 2025 | 08:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap foto-foto kondisi kapal PT Jembatan Nusantara (JN) yang diakuisisi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Kapal yang dalam kondisi rusak dan berusia lebih tua dari kapal milik ASDP itu justru dibeli dengan harga lebih mahal.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan para terdakwa dalam perkara ASDP, salah satunya mantan Direktur Utama ASDP, Ira Puspadewi, telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Satu, terkait perubahan aturan internal PT ASDP yang cenderung melonggarkan persyaratan kerja sama usaha (KSU) menjelang KSU antara PT ASDP dan PT JN,” kata Asep seperti dikutip RMOL, Selasa, 25 November 2025.


Pada 6 Maret 2019, kata Asep, disahkan perubahan Keputusan Direksi Nomor 35 menjadi Nomor 86. Perubahan itu bertujuan mempermudah pelaksanaan KSU antara ASDP dan PT JN dengan cara menambahkan ketentuan pengecualian.

Kemudian pada 11 Oktober 2019, Ira Puspadewi kembali mengesahkan Keputusan Direksi Nomor 237 menggantikan Keputusan Nomor 86. Keputusan itu menghapus ketentuan pengecualian persyaratan untuk KSU, yakni pasal yang menyebutkan bahwa proses KSU yang sudah dilaksanakan sebelumnya tetap berlaku.

Asep pun membeberkan foto-foto kondisi kapal PT JN yang diakuisisi ASDP, serta usia kapal tersebut.

“Jadi kapal yang digunakan untuk penyeberangan itu ada yang tahun ’59, sudah lebih dari 60 tahun. Dan itu kan sangat berbahaya. Yang dipertaruhkan itu adalah nyawa para penumpang,” terang Asep.

Sedangkan terkait tahun penjualan, kata Asep, PT JN juga memanipulasi data. Sayangnya, ASDP tidak melakukan pengecekan dengan benar. Mengingat, KPK mendapatkan data langsung dari International Maritime Organization (IMO).

“Ini kapal Portlink 5, ini milik ASDP. Tahunnya 2011, harganya Rp100.341.900.000. Kita bandingkan dengan kapal JN yang dibeli atau diakuisisi oleh ASDP. Kapal Mabuhay Nusantara, tahunnya 1990. Dari tahunnya saja lebih tua. Harganya Rp108.966.200.000,” ungkap Asep.

Selanjutnya terkait masalah keuangan, kata Asep, selama tiga dari empat tahun terakhir PT JN mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

“Sebetulnya kalau kami ambil dalam bahasa yang lebih singkat, ini udah sepuh banget kapalnya. Kapal yang ada itu sepuh banget, tetapi dibeli lebih mahal dibandingkan kapal-kapal ASDP yang lebih muda. Saya nggak tahu apakah yang dicari oleh ASDP itu antiknya atau keselamatannya. Mungkin antik,” pungkas Asep.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya