Berita

Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf. (RMOL/Hanifatunnisa)

Politik

Gus Yahya Bantah Terafiliasi Zionis Hingga Terima Duit Rp 900 Miliar

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 20:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) membantah tuduhan yang membuat dirinya diminta mundur. Pertama, terkait tuduhan terafiliasi dengan zionis, Yahya mengatakan bahwa warga NU telah mengetahui dirinya pergi ke Israel.

“Saya tahun 2018 pernah pergi ke Israel dan bertemu Nentanyahu (Perdana Menteri Israel). Mereka sudah tahu dan mereka memilih saya sebagai ketum saat Muktamar Lampung,” kata Yahya kepada awak media di Hotel Novotel Samator Surabaya, Minggu 23 November 2025.

Yahya menjelaskan dia bertemu Nentanyahu demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dia mengaku masih konsisten dengan tujuan ini.


“Saya terang-terangan dan tegas di berbagai forum pada waktu itu bahwa saya datang demi Palestina. Saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi ini apapun yang terjadi,” katanya.

Isu lainnya terkait tambang dan keuangan PBNU. Yahya mengaku tidak mau berprasangka buruk karena isu ini tidak jelas asal-usulnya.

“Saya tidak mau berprasangka ya. Sebelum ini, rumor itu sudah ndak karu-karuan, seperti saya makan duit Rp 900 miliar dan macam-macam itu. Tapi saya tidak mau bertindak atas dasar rumor atau prasangka,” kata dia.

Yahya Cholil berada di Surabaya untuk menghadiri pertemuan dengan pengurus wilayah NU. Pertemuan digelar pengurus harian PBNU menyusul hasil rapat Syuriah PBNU yang mendesak Yahya mundur dari ketua umum PBNU.

Risalah hasil rapat yang ditandatangani oleh Rais Am PBNU Miftachul Akhyar berisi keputusan agar Yahya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriah. Dan jika tak mengindahkannya, Syuriah akan memberhentikan Yahya dari jabatan ketua umum.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya