Berita

Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf. (RMOL/Hanifatunnisa)

Politik

Gus Yahya Bantah Terafiliasi Zionis Hingga Terima Duit Rp 900 Miliar

MINGGU, 23 NOVEMBER 2025 | 20:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) membantah tuduhan yang membuat dirinya diminta mundur. Pertama, terkait tuduhan terafiliasi dengan zionis, Yahya mengatakan bahwa warga NU telah mengetahui dirinya pergi ke Israel.

“Saya tahun 2018 pernah pergi ke Israel dan bertemu Nentanyahu (Perdana Menteri Israel). Mereka sudah tahu dan mereka memilih saya sebagai ketum saat Muktamar Lampung,” kata Yahya kepada awak media di Hotel Novotel Samator Surabaya, Minggu 23 November 2025.

Yahya menjelaskan dia bertemu Nentanyahu demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dia mengaku masih konsisten dengan tujuan ini.


“Saya terang-terangan dan tegas di berbagai forum pada waktu itu bahwa saya datang demi Palestina. Saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi ini apapun yang terjadi,” katanya.

Isu lainnya terkait tambang dan keuangan PBNU. Yahya mengaku tidak mau berprasangka buruk karena isu ini tidak jelas asal-usulnya.

“Saya tidak mau berprasangka ya. Sebelum ini, rumor itu sudah ndak karu-karuan, seperti saya makan duit Rp 900 miliar dan macam-macam itu. Tapi saya tidak mau bertindak atas dasar rumor atau prasangka,” kata dia.

Yahya Cholil berada di Surabaya untuk menghadiri pertemuan dengan pengurus wilayah NU. Pertemuan digelar pengurus harian PBNU menyusul hasil rapat Syuriah PBNU yang mendesak Yahya mundur dari ketua umum PBNU.

Risalah hasil rapat yang ditandatangani oleh Rais Am PBNU Miftachul Akhyar berisi keputusan agar Yahya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriah. Dan jika tak mengindahkannya, Syuriah akan memberhentikan Yahya dari jabatan ketua umum.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya