Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

BGN Pastikan Bahan Pabrikan Tak Lagi Dipakai dalam Program MBG

JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kebijakan baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menyampaikan bahwa seluruh bahan dan produk yang digunakan dalam skema MBG nantinya wajib berasal dari UMKM, bukan lagi dari pabrikan besar.

"Kita larang lho pabrikan nanti untuk menjadi, apa namanya, supplier. Jadi semua misalnya biskuit lah atau apa itu, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat," ujar Nanik dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka Jakarta, seperti dikutip redaksi Jumat, 21 November 2025.


Ia menjelaskan bahwa sektor UMKM yang selama ini paling terdampak sekaligus paling diuntungkan dari adanya MBG adalah UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan.

Wakil Kepala BGN itu bahkan menyebut, pelarangan pemasok MBG dari pabrik-pabrik besar akan dicantumkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah diproses untuk mengatur program strategis tersebut.

“InsyaAllah itu, itu masuk dalam Perpres nanti, dalam Perpres keluar antara lain itu bahwa tidak ada lagi bahan pabrikan yang digunakan untuk MBG,” tandasnya.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya