Kolase lahan 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar dan Jubir Jusuf Kalla, Husain Abdullah. (Foto: Dokumentasi RMOL)
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) telah memberikan klarifikasi tegas soal sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
GMTD menyebut pihak Jusuf Kalla (JK) berupaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu legalitas kepemilikan tanah yang sah.
Hal itu direspons Jurubucara Jusuf Kalla, Husain Abdullah dalam pesan elektronik yang diterima RMOL di Jakarta, Kamis, 20 November 2025.
“Kami tidak sedang mengalihkan perhatian dari masalah hukum. Kami yakin dengan dokumen yang kami miliki berupa sertifikat HGB di atas lahan 16,4 hektare. Sebagaimana penegasan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, bahwa lahan tersebut milik Kalla,” ucap Ucen akrab disapa.
Lanjut dia, hal itu diperkuat oleh keterangan Juru Bicara Humas PN Makassar, Wahyudi Said, bahwa lahan dengan empat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang disebut milik PT Hadji Kalla belum pernah disentuh eksekusi. Dokumen kepemilikan ini tidak perlu diperdebatkan.
“Dokumen tersebut, ibaratnya buah dari perkawinan yang sah, bukan anak haram yang tidak jelas silsilahnya. Tapi kami perlu berbagi pengetahuan kepada masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa GMTD telah melaksanakan praktik sistem ekonomi Serakahnomics,” jelasnya.
Sebagaimana digambarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Serakahnomics adalah praktik ekonomi yang dikuasai oleh keserakahan dan tidak pro-rakyat. Ekonomi yang berfokus pada keuntungan maksimal tanpa memedulikan dampak sosial, moral, atau lingkungan.
Sambung Ucen, Serakahnomics tidak sejalan dengan konstitusi, tidak berkeadilan, menyebabkan kesenjangan serta dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan krisis sosial.
“Praktik Serakahnomics inilah yang membuat GMTD menyimpang jauh dari cita cita luhur tokoh tokoh Sulawesi Selatan yang mendirikannya,” tegas dia.
Masih kata Ucen, penggagas GMTD awalnya berharap kawasan Tanjung Bunga yang diapit Sungai Jeneberang dan Pantai Losari, dikembangkan menjadi destinasi wisata yang mampu mensejahterakan rakyat terutama warga sekitarnya.
"Tapi alih alih menyejahterakan rakyat, GMTD-Lippo telah menghianati tujuan pendirian perusahaan ini. Hal itu berdampak timbulnya sengketa pertanahan di Makassar, penggusuran yang berujung pada pemiskinan rakyat," tegasnya lagi.
“Pemda Sulsel, Makassar dan Gowa yang berharap penghasilan tambahan dari entitas perusahaan wisata tersebut, pada kenyataannya tidak memberi manfaat seperti yang diharapkan. Hanya Lippo lewat GMTD paling diuntungkan, dengan cara jual beli tanah kavling dan perumahan,” pungkas Ucen.
