Berita

Ilustrasi. (Foto: ANTARA)

Hukum

KPK Dalami Dugaan Peristiwa Pidana Korupsi BPKH

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 19:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih melakukan pendalaman dan mencari dugaan peristiwa pidana terkait penyelidikan dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyelidikan terkait dugaan korupsi di BPKH berawal dari laporan masyarakat.

"Kemudian ditelaah, dianalisis oleh tim. Kita sedang melakukan pendalaman, sedang fokus untuk mencari dugaan peristiwa pidananya," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Jakarta Selatan, Kamis, 20 November 2025.


Budi mengaku miris ketika KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi kuota haji, namun masih ada dugaan korupsi di lembaga yang juga berkaitan dengan haji, dalam hal ini BPKH.

"Dan secara institusi, Kementerian Agama, BPKH tentunya juga mendukung penuh terhadap proses-proses penanganan perkara di KPK, sebelumnya juga Kementerian Haji yang sudah beraudiensi ke KPK dan memaparkan juga titik-titik rawan, terjadinya fraud, terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaran ibadah haji ini," terangnya.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah sebelumnya mengaku siap menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.

"BPKH menghormati serta mendukung penuh seluruh proses hukum yang sedang berlangsung," kata Fadlul dalam siaran persnya, Rabu, 12 November 2025.

Fadlul menerangkan, langkah KPK merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

"BPKH akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan," terang Fadlul.

Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di BPKH berbeda dengan penyidikan yang dilakukan KPK terkait dengan dugaan korupsi kuota haji.

"(Kasus) terpisah," kata Asep kepada wartawan, Rabu, 12 November 2025.

Asep menerangkan, dugaan korupsi di BPKH hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail," pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya