Berita

Ilustrasi. (Foto: ANTARA)

Hukum

KPK Dalami Dugaan Peristiwa Pidana Korupsi BPKH

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 19:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih melakukan pendalaman dan mencari dugaan peristiwa pidana terkait penyelidikan dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyelidikan terkait dugaan korupsi di BPKH berawal dari laporan masyarakat.

"Kemudian ditelaah, dianalisis oleh tim. Kita sedang melakukan pendalaman, sedang fokus untuk mencari dugaan peristiwa pidananya," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Jakarta Selatan, Kamis, 20 November 2025.


Budi mengaku miris ketika KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi kuota haji, namun masih ada dugaan korupsi di lembaga yang juga berkaitan dengan haji, dalam hal ini BPKH.

"Dan secara institusi, Kementerian Agama, BPKH tentunya juga mendukung penuh terhadap proses-proses penanganan perkara di KPK, sebelumnya juga Kementerian Haji yang sudah beraudiensi ke KPK dan memaparkan juga titik-titik rawan, terjadinya fraud, terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaran ibadah haji ini," terangnya.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah sebelumnya mengaku siap menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.

"BPKH menghormati serta mendukung penuh seluruh proses hukum yang sedang berlangsung," kata Fadlul dalam siaran persnya, Rabu, 12 November 2025.

Fadlul menerangkan, langkah KPK merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

"BPKH akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan," terang Fadlul.

Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di BPKH berbeda dengan penyidikan yang dilakukan KPK terkait dengan dugaan korupsi kuota haji.

"(Kasus) terpisah," kata Asep kepada wartawan, Rabu, 12 November 2025.

Asep menerangkan, dugaan korupsi di BPKH hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail," pungkasnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya