Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Foto:NDTV)

Dunia

Australia Mundur, Turki Siap Gelar COP31 di Antalya

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 14:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

KTT iklim COP31 pada 2026 diperkirakan akan digelar di Turki setelah Australia memilih mundur dari persaingan menjadi tuan rumah. 

Kesepakatan dicapai melalui proses negosiasi di COP30 yang tengah berlangsung di Belem, Brasil, dengan Turki mengusulkan kota Antalya sebagai lokasi utama penyelenggaraan.

Di bawah aturan PBB, hak menjadi tuan rumah COP31 berada pada kelompok negara Eropa Barat, Australia, dan sejumlah negara lain. 


Awalnya, kedua negara bersikeras mempertahankan kandidat masing-masing hingga akhirnya Australia sepakat mendukung Turki. Sebagai imbalannya, menteri lingkungan Australia akan menjabat sebagai presiden COP31. 

“Hasil ini luar biasa,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, seperti dimuat ABC News, Kamis, 20 November 2025.

Rencana terbaru mencakup penyelenggaraan pertemuan pra-COP di salah satu negara Pasifik, sementara acara utama berlangsung di Antalya. 

Menteri Iklim Australia Chris Bowen akan memimpin jalannya negosiasi sebagai presiden COP31.

“Proses ini berjalan dengan konsensus. Jika ada satu keberatan, COP otomatis dipindahkan ke Bonn,” jelas Bowen di Belém. 

Bowen juga menegaskan bahwa kepresidenan COP tidak akan terhambat meski tidak berasal dari negara tuan rumah. 

“Sebagai presiden COP, saya akan memiliki seluruh kewenangan: mengelola negosiasi, menunjuk fasilitator, menyiapkan draft teks, hingga mengeluarkan keputusan akhir,” ujarnya. 

Ia memastikan Turki akan menunjuk presiden penyelenggara yang bertanggung jawab mengatur logistik dan agenda acara.

Namun keputusan itu tidak sepenuhnya disambut baik oleh negara-negara Pasifik. Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko mengaku tidak senang dan kecewa hasilnya seperti ini.

Pemimpin Kepulauan Solomon Jeremiah Manele sebelumnya juga menyatakan bahwa ia akan kecewa bila Australia gagal menjadi tuan rumah ajang tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya