Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Keraguan Publik atas Ijazah Jokowi Terus Meningkat

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 13:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanas setelah Roy Suryo dan sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran isu ijazah palsu.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, angkat bicara dan menyoroti dinamika kekuasaan di balik perkembangan kasus tersebut.
Ray mempertanyakan apakah ada pengaruh kekuasaan yang ikut bekerja dalam penanganan perkara ini.

“Jokowi itu kan mantan presiden dua periode. Kapolrinya yang sekarang adalah orang yang diangkat oleh Jokowi. Lalu wakil presiden itu adalah anaknya Jokowi. Jadi begitu terang benderang kekuasaan yang masih meliputi dalam keluarga Jokowi,” ujar Ray lewat kanal Youtube Terus Terang Media, Kamis, 20 November 2025.

“Jokowi itu kan mantan presiden dua periode. Kapolrinya yang sekarang adalah orang yang diangkat oleh Jokowi. Lalu wakil presiden itu adalah anaknya Jokowi. Jadi begitu terang benderang kekuasaan yang masih meliputi dalam keluarga Jokowi,” ujar Ray lewat kanal Youtube Terus Terang Media, Kamis, 20 November 2025.

Ia menggambarkan situasi yang menurutnya semakin menekan pihak Jokowi, seiring tingginya perhatian publik terhadap isu ijazah tersebut.

“Ini mulai ada suasana terpojok, mulai ada suasana orang makin antusias dengan kasus ini, makin tidak bisa terkendali. Salah satu cara, karena ini semakin mengancam ya menggunakan kekuasaan. Dengan cara apa? Dengan mentersangkakan yang bersangkutan,” tegasnya.

Ray juga menyebut bahwa keraguan publik justru semakin besar, seiring intensitas isu keaslian ijazah yang terus bergulir.

“Ternyata hari demi hari makin meningkat keraguan orang bahwa ijazah Jokowi itu asli dan semakin meningkat juga minat orang untuk mengikuti kebenaran dugaan ijazah palsu Jokowi,” katanya.

Menurut Ray, langkah cepat kepolisian mengambil tindakan merupakan cara untuk meredam kegaduhan yang dinilai sudah mengganggu kenyamanan pihak Jokowi.

“Karena Jokowi terganggu makanya buru-buru diredam dengan kepolisian itu,” tutup Ray.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya