Berita

Ilustrasi (Dokumentasi RMOL)

Hukum

Pimpinan KPK Harus Copot Anak Buah yang Lindungi Bobby Nasution

RABU, 19 NOVEMBER 2025 | 11:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mencopot Kasatgas dan orang-orang yang melindungi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam perkara dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, merespons adanya dugaan keterlibatan Kasatgas Penyidikan KPK yang enggan memanggil dan memeriksa Bobby meskipun sudah diajukan tim penyidik.

"Ini melukai dan menciderai KPK sebagai lembaga antirasuah yang tidak pandang bulu. Jadi pimpinan KPK harus segera mencopot Kasatgas dan orang KPK yang lindungi Bobby," kata Muslim kepada RMOL, Rabu, 19 November 2025.


Tindakan para Kasatgas yang enggan memanggil Bobby itu, kata Muslim, dapat dianggap merintangi dan menghalangi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Oleh karenanya, KPK segera saja memanggil Bobby untuk memeriksanya. Kalau Bobby Nasution tidak terlibat dalam kasus korupsi yang sedang disidik KPK, maka Bobby Nasution harus kooperatif dan tidak perlu gunakan Kasatgas untuk halangi penyelidikan atas dirinya," terang Muslim.

Jika melihat gelagat Kasatgas kata Muslim, kuat dugaan bahwa Bobby terlibat dalam kasus tersebut.

"Terkait pengembangan suap proyek jalan di Sumut itu, pimpinan KPK segera perintahkan penyidik untuk menaikkan status tersangka dan menahan Bobby," pungkas Muslim.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya