CEO Danantara Rosan Roeslani. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara justru menimbulkan risiko baru bagi perekonomian nasional.
Penilaian itu disampaikan delapan ekonom AEI dalam pertemuan resmi dengan jajaran pimpinan Danantara, di antaranya Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, dan Reza Yamora Siregar pada Selasa, 18 November 2025.
AEI membawa empat persoalan utama yang dianggap mengkhawatirkan yaitu tumpang tindih mandat, ketidakjelasan sumber pendanaan, lemahnya tata kelola, serta risiko dominasi negara terhadap BUMN dan dunia usaha.
“Kami menyampaikan setidaknya empat isu dan permasalahan terkait Danantara,” ujar Lili Yan Ing sambil menegaskan bahwa persoalan tersebut berpotensi mengganggu kesehatan usaha domestik, termasuk UMKM.
Selain mandat yang dinilai tumpang tindih mulai dari sovereign wealth fund, lembaga pembiayaan pembangunan, hingga penyedia dana proyek pemerintah, AEI menyatakan Danantara belum memiliki prioritas yang jelas dan terukur.
“Mandat yang tumpang tindih tanpa prioritas yang jelas berisiko menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan tata kelola,” kata Jahen F. Rezki.
Sementara itu dari sisi pendanaan, para ekonom menyoroti bahwa Indonesia berada dalam kondisi defisit fiskal selama dua dekade dan defisit transaksi berjalan hampir 15 tahun. Mereka mempertanyakan bagaimana Danantara akan dibiayai tanpa memperlebar tekanan terhadap utang nasional.
AEI juga menyoroti hilangnya pemasukan negara dari dividen BUMN yang kini dialihkan ke Danantara, sehingga menambah urgensi transparansi pengelolaan dana.
“Muncul kekhawatiran bahwa ekspansi pembiayaan Danantara justru akan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta, meningkatkan biaya modal, dan mengurangi ruang gerak investasi domestik,” ungkap Teuku Riefky.
AEI lantas menekankan problem tata kelola, termasuk rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, serta absennya mekanisme meritokrasi yang kuat yang membuat Danantara berpotensi gagal menjadi jawaban dari seluruh permasalahan ini.
“Tekanan politik terhadap Danantara hampir tak terhindarkan mengingat besarnya kepentingan yang terlibat,” ujar Mervin G. Hamonangan.
