Berita

CEO Danantara Rosan Roeslani. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Ekonom Geruduk Danantara Ingatkan Risiko Baru bagi Negara

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 21:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara justru menimbulkan risiko baru bagi perekonomian nasional. 

Penilaian itu disampaikan delapan ekonom AEI dalam pertemuan resmi dengan jajaran pimpinan Danantara, di antaranya Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, dan Reza Yamora Siregar pada Selasa, 18 November 2025.

AEI membawa empat persoalan utama yang dianggap mengkhawatirkan yaitu tumpang tindih mandat, ketidakjelasan sumber pendanaan, lemahnya tata kelola, serta risiko dominasi negara terhadap BUMN dan dunia usaha.


“Kami menyampaikan setidaknya empat isu dan permasalahan terkait Danantara,” ujar Lili Yan Ing sambil menegaskan bahwa persoalan tersebut berpotensi mengganggu kesehatan usaha domestik, termasuk UMKM.

Selain mandat yang dinilai tumpang tindih mulai dari sovereign wealth fund, lembaga pembiayaan pembangunan, hingga penyedia dana proyek pemerintah, AEI menyatakan Danantara belum memiliki prioritas yang jelas dan terukur.

“Mandat yang tumpang tindih tanpa prioritas yang jelas berisiko menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan tata kelola,” kata Jahen F. Rezki.

Sementara itu dari sisi pendanaan, para ekonom menyoroti bahwa Indonesia berada dalam kondisi defisit fiskal selama dua dekade dan defisit transaksi berjalan hampir 15 tahun. Mereka mempertanyakan bagaimana Danantara akan dibiayai tanpa memperlebar tekanan terhadap utang nasional.

AEI juga menyoroti hilangnya pemasukan negara dari dividen BUMN yang kini dialihkan ke Danantara, sehingga menambah urgensi transparansi pengelolaan dana.

“Muncul kekhawatiran bahwa ekspansi pembiayaan Danantara justru akan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta, meningkatkan biaya modal, dan mengurangi ruang gerak investasi domestik,” ungkap Teuku Riefky.

AEI lantas menekankan problem tata kelola, termasuk rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, serta absennya mekanisme meritokrasi yang kuat yang membuat Danantara berpotensi gagal menjadi jawaban dari seluruh permasalahan ini.

“Tekanan politik terhadap Danantara hampir tak terhindarkan mengingat besarnya kepentingan yang terlibat,” ujar Mervin G. Hamonangan.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya