Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Lima Kota Siap Dibangun Rusun Bersubsidi Plus SHM Buat Penghuni

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 17:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di lima kota besar.

Ia menyebut pembangunan tersebut akan dilakukan di Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, dan Manado sebagai bagian dari alternatif hunian terjangkau di pusat kota.

Maruarar mengatakan hunian vertikal diperlukan karena harga tanah di perkotaan semakin mahal dan banyak masyarakat yang ingin tinggal dekat dengan lokasi kerja.


"Di kota kan tanahnya mahal, kalau di tapak susah karena berat. Cukup banyak rakyat yang ingin rumahnya di kota karena dia enggak mau jauh-jauh dari tempat kerjanya," ujar Ara akrab disapa dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.

Ia menegaskan proyek rusun subsidi paling siap dimulai di Jakarta dan Surabaya. Ara berharap pembangunan bisa bergulir pada 2026. 

Rencana tersebut juga bakal dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kementerian PKP saat ini juga tengah mengkaji opsi penggunaan lahan bekas lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi pembangunan rusun. Namun, lahan itu masih dalam proses administrasi.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menambahkan harga jual rusun subsidi sedang dihitung, mengingat aturan rumah subsidi memiliki batasan harga seperti halnya rumah tapak.

Sri juga memastikan bahwa rusun subsidi nantinya berstatus hak milik. Para penghuni akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Satuan Rumah Susun.

"Kalau untuk rumah subsidi hak milik, bentuknya SHM Sarusun, kalau untuk vertikal kan begitu," tandasnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya