Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PAN Okta Kumala Dewi (Dokumen pribadi Okta)

Politik

Legislator PAN Dukung Sertifikasi Konten Kreator untuk Lindungi Publik di Ruang Digital

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 11:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus memperkuat keamanan ruang digital Indonesia seiring dengan penetrasi internet yang sudah sangat tinggi. Saat ini lebih dari 80 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet, sehingga kebijakan pengelolaan ruang digital menjadi kebutuhan mendesak demi perlindungan masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PAN Okta Kumala Dewi, menekankan dalam realitas di mana sebagian besar aktivitas masyarakat berlangsung secara daring, negara wajib memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan mendorong produktivitas bangsa. 

“Internet harus menjadi alat untuk memajukan masyarakat, bukan yang justru melemahkan,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.


Okta juga mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sedang mengkaji sertifikasi konten kreator seperti yang diterapkan di Tiongkok. Gagasan ini, kata dia, bertujuan memastikan bahwa konten yang membahas isu-isu strategis diproduksi oleh pihak yang memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saat ini kita hidup dalam apa yang disebut Tom Nichols sebagai ‘death of expertise’, di mana semua orang bisa mengaku ahli dalam segala hal. Dengan sertifikasi, publik akan lebih terlindungi karena informasi penting disampaikan oleh mereka yang memiliki kapasitas keilmuan,” ujarnya.

Data Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan tingginya penyebaran hoaks, terutama soal politik, yang paling banyak tersebar di media sosial seperti Facebook dan TikTok. Okta menyebut sertifikasi kreator bisa menjadi salah satu cara melindungi publik dari informasi menyesatkan, tanpa membatasi kebebasan berpendapat.

Selain itu, Okta mendukung sistem rating usia pada game online untuk anak-anak, agar mereka terhindar dari konten kekerasan, sembari tetap memanfaatkan sisi positif game, seperti peningkatan kreativitas dan peluang ekonomi digital. “Kita tidak boleh menutup potensi kemajuan, tapi pembatasan yang tepat diperlukan agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang aman,” tuturnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya