Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PAN Okta Kumala Dewi (Dokumen pribadi Okta)

Politik

Legislator PAN Dukung Sertifikasi Konten Kreator untuk Lindungi Publik di Ruang Digital

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 11:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus memperkuat keamanan ruang digital Indonesia seiring dengan penetrasi internet yang sudah sangat tinggi. Saat ini lebih dari 80 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet, sehingga kebijakan pengelolaan ruang digital menjadi kebutuhan mendesak demi perlindungan masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PAN Okta Kumala Dewi, menekankan dalam realitas di mana sebagian besar aktivitas masyarakat berlangsung secara daring, negara wajib memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan mendorong produktivitas bangsa. 

“Internet harus menjadi alat untuk memajukan masyarakat, bukan yang justru melemahkan,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.


Okta juga mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sedang mengkaji sertifikasi konten kreator seperti yang diterapkan di Tiongkok. Gagasan ini, kata dia, bertujuan memastikan bahwa konten yang membahas isu-isu strategis diproduksi oleh pihak yang memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saat ini kita hidup dalam apa yang disebut Tom Nichols sebagai ‘death of expertise’, di mana semua orang bisa mengaku ahli dalam segala hal. Dengan sertifikasi, publik akan lebih terlindungi karena informasi penting disampaikan oleh mereka yang memiliki kapasitas keilmuan,” ujarnya.

Data Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan tingginya penyebaran hoaks, terutama soal politik, yang paling banyak tersebar di media sosial seperti Facebook dan TikTok. Okta menyebut sertifikasi kreator bisa menjadi salah satu cara melindungi publik dari informasi menyesatkan, tanpa membatasi kebebasan berpendapat.

Selain itu, Okta mendukung sistem rating usia pada game online untuk anak-anak, agar mereka terhindar dari konten kekerasan, sembari tetap memanfaatkan sisi positif game, seperti peningkatan kreativitas dan peluang ekonomi digital. “Kita tidak boleh menutup potensi kemajuan, tapi pembatasan yang tepat diperlukan agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang aman,” tuturnya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya