Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PAN Okta Kumala Dewi (Dokumen pribadi Okta)

Politik

Legislator PAN Dukung Sertifikasi Konten Kreator untuk Lindungi Publik di Ruang Digital

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 11:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus memperkuat keamanan ruang digital Indonesia seiring dengan penetrasi internet yang sudah sangat tinggi. Saat ini lebih dari 80 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet, sehingga kebijakan pengelolaan ruang digital menjadi kebutuhan mendesak demi perlindungan masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PAN Okta Kumala Dewi, menekankan dalam realitas di mana sebagian besar aktivitas masyarakat berlangsung secara daring, negara wajib memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan mendorong produktivitas bangsa. 

“Internet harus menjadi alat untuk memajukan masyarakat, bukan yang justru melemahkan,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.


Okta juga mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sedang mengkaji sertifikasi konten kreator seperti yang diterapkan di Tiongkok. Gagasan ini, kata dia, bertujuan memastikan bahwa konten yang membahas isu-isu strategis diproduksi oleh pihak yang memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saat ini kita hidup dalam apa yang disebut Tom Nichols sebagai ‘death of expertise’, di mana semua orang bisa mengaku ahli dalam segala hal. Dengan sertifikasi, publik akan lebih terlindungi karena informasi penting disampaikan oleh mereka yang memiliki kapasitas keilmuan,” ujarnya.

Data Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan tingginya penyebaran hoaks, terutama soal politik, yang paling banyak tersebar di media sosial seperti Facebook dan TikTok. Okta menyebut sertifikasi kreator bisa menjadi salah satu cara melindungi publik dari informasi menyesatkan, tanpa membatasi kebebasan berpendapat.

Selain itu, Okta mendukung sistem rating usia pada game online untuk anak-anak, agar mereka terhindar dari konten kekerasan, sembari tetap memanfaatkan sisi positif game, seperti peningkatan kreativitas dan peluang ekonomi digital. “Kita tidak boleh menutup potensi kemajuan, tapi pembatasan yang tepat diperlukan agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang aman,” tuturnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya