Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PAN Okta Kumala Dewi (Dokumen pribadi Okta)

Politik

Legislator PAN Dukung Sertifikasi Konten Kreator untuk Lindungi Publik di Ruang Digital

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 11:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus memperkuat keamanan ruang digital Indonesia seiring dengan penetrasi internet yang sudah sangat tinggi. Saat ini lebih dari 80 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet, sehingga kebijakan pengelolaan ruang digital menjadi kebutuhan mendesak demi perlindungan masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PAN Okta Kumala Dewi, menekankan dalam realitas di mana sebagian besar aktivitas masyarakat berlangsung secara daring, negara wajib memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan mendorong produktivitas bangsa. 

“Internet harus menjadi alat untuk memajukan masyarakat, bukan yang justru melemahkan,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.


Okta juga mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sedang mengkaji sertifikasi konten kreator seperti yang diterapkan di Tiongkok. Gagasan ini, kata dia, bertujuan memastikan bahwa konten yang membahas isu-isu strategis diproduksi oleh pihak yang memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saat ini kita hidup dalam apa yang disebut Tom Nichols sebagai ‘death of expertise’, di mana semua orang bisa mengaku ahli dalam segala hal. Dengan sertifikasi, publik akan lebih terlindungi karena informasi penting disampaikan oleh mereka yang memiliki kapasitas keilmuan,” ujarnya.

Data Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan tingginya penyebaran hoaks, terutama soal politik, yang paling banyak tersebar di media sosial seperti Facebook dan TikTok. Okta menyebut sertifikasi kreator bisa menjadi salah satu cara melindungi publik dari informasi menyesatkan, tanpa membatasi kebebasan berpendapat.

Selain itu, Okta mendukung sistem rating usia pada game online untuk anak-anak, agar mereka terhindar dari konten kekerasan, sembari tetap memanfaatkan sisi positif game, seperti peningkatan kreativitas dan peluang ekonomi digital. “Kita tidak boleh menutup potensi kemajuan, tapi pembatasan yang tepat diperlukan agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang aman,” tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya