Berita

Budi Arie Setiadi (Foto: RMOL/Jamaluddin Akmal)

Politik

Wajar Kader Gerindra Tolak Budi Arie karena Bisa Rugikan Partai

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 10:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penolakan sejumlah kader Gerindra terhadap rencana bergabungnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dinilai sebagai sikap yang wajar. Pasalnya, sebagian kader menilai kehadiran Budi Arie justru berpotensi membawa dampak negatif bagi partai.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa penolakan yang muncul dari sayap partai Gerindra, Tidar (Tunas Indonesia Raya), dan sejumlah DPC Gerindra tidak lepas dari kekhawatiran mereka akan citra partai.

“Tidar dan DPC tidak ingin Gerindra tertular negatif bila Budi Arie bergabung. Bagi Tidar dan DPC, Budi Arie lebih banyak negatifnya bila bergabung ke Gerindra,” ujar Jamiluddin kepada RMOL, Jumat, 14 November 2025.


Ia menilai, ragam motif yang diduga melatarbelakangi keinginan Budi Arie merapat ke Gerindra justru membuat elite partai harus lebih berhati-hati. Jangan sampai, kata Jamiluddin, Gerindra dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik Budi Arie.

“Tidar dan DPC setidaknya ingin Gerindra tidak dimanfaatkan Budi Arie untuk mewujudkan kepentingannya motifnya. Hal ini tentunya akan merugikan Gerindra,” tegasnya.

Menurut Jamiluddin, stigma negatif yang melekat pada Budi Arie menjadi alasan kuat bagi Tidar dan sejumlah DPC menolaknya. Bila Gerindra tetap menerima, partai justru dinilai berpotensi menanggung lebih banyak kerugian ketimbang keuntungan.

“Dengan begitu, Tidar dan DPC berharap Gerindra tidak ketiban sialnya menerima Budi Arie,” tandasnya.

Aspirasi kader di sejumlah daerah yang menolak wacana bergabungnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi ke Partai Gerindra direpons santai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco.

Menurut Dasco, hal tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam dunia politik.

"Ya namanya dinamika di politik, itu soal tidak menerima, atau ada yang menerima itu kan biasa," kata Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 November 2025.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya