Berita

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt (Foto: Washington Post)

Dunia

Gedung Putih Bantah Bangun Pangkalan Militer AS di Perbatasan Gaza

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 16:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gedung Putih menepis laporan yang menyebut Amerika Serikat berencana membangun pangkalan militer sementara di perbatasan Jalur Gaza. 

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut laporan itu tidak berdasar dan bersumber dari informasi yang salah tafsir.

“Artikel tersebut didasarkan pada selembar kertas, yaitu permintaan informasi dari seseorang di Departemen Angkatan Laut tentang sebuah ide yang mungkin terjadi di masa depan. Namun, reporter itu menganggapnya sebagai rencana resmi dan menulis seolah Amerika Serikat sedang mempertimbangkannya,” ujar Leavitt kepada wartawan di Washington, mengutip Anadolu News, Kamis, 13 November 2025. 


Ia menegaskan, tidak ada rencana atau pembahasan apa pun di tingkat pemerintah federal terkait pembangunan pangkalan tersebut. 

“Ini bukan sesuatu yang ingin Amerika Serikat lakukan atau terlibat di dalamnya saat ini,” tambahnya.

Sebelumnya, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Washington disebut tengah mempertimbangkan pembangunan pangkalan militer besar di wilayah perbatasan Gaza. 

Mengutip pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, laporan itu menyebut langkah tersebut akan menjadi eskalasi signifikan dari aktivitas AS di Israel dan menjadi instalasi militer Amerika pertama berskala besar di wilayah Israel.

Namun, Gedung Putih menegaskan laporan itu tidak mencerminkan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump. 

“Presiden Trump sudah sangat jelas bahwa ia tidak ingin melihat adanya pengerahan pasukan di lapangan terkait situasi di Timur Tengah,” kata Leavitt.

Ia menambahkan, fokus pemerintahan Trump saat ini adalah menjaga stabilitas dan melanjutkan proses perdamaian di kawasan tersebut. 

“Kami telah membuat kemajuan besar dengan rencana perdamaian di Gaza dan ingin terus melihat hal itu berjalan ke depan,” ujar Leavitt.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya