Berita

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Gedung Putih (Foto: Reuters)

Dunia

Ramaphosa Sebut Trump Rugi Boikot KTT G20 Afrika Selatan

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 15:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menanggapi dengan nada tenang namun tegas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memboikot KTT G20 di Johannesburg pekan depan. 

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kerugian bagi AS sendiri. 

“Amerika Serikat perlu berpikir kembali apakah politik boikot benar-benar berhasil, karena berdasarkan pengalaman saya, itu tidak pernah berhasil,” ujar Ramaphosa kepada wartawan di depan Parlemen Afrika Selatan, seperti dimuat Al Jazeera, Kamis, 13 November 2025.


Ramaphosa menambahkan bahwa absennya AS tidak akan mengganggu jalannya pertemuan G20. 

“G20 akan tetap berlangsung. Semua kepala negara lainnya akan hadir. Pada akhirnya, keputusan penting tetap akan diambil dan ketidakhadiran mereka adalah kerugian mereka sendiri,” tegasnya.

Trump sebelumnya mengumumkan bahwa tidak ada pejabat AS yang akan menghadiri KTT G20 pada 22-23 November mendatang.

Melalui akun Truth Social, ia menuduh Afrika Selatan memperlakukan petani kulit putih secara tidak adil dan bahkan menyebut hal itu sebagai “genosida”, tuduhan yang telah berulang kali dibantah oleh pemerintah Afrika Selatan.

Sejak kembali menjabat di Gedung Putih pada Januari lalu, Trump berulang kali menuding bahwa warga kulit putih di Afrika Selatan menjadi korban kekerasan dan perampasan tanah karena ras mereka. 

Pemerintah Ramaphosa menolak keras tudingan tersebut, menyebutnya sebagai informasi keliru yang mencerminkan ketidaktahuan terhadap realitas sosial di negaranya.

Hubungan antara Washington dan Pretoria semakin memburuk setelah Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. 

Ramaphosa menegaskan bahwa negaranya akan tetap melanjutkan proses hukum tersebut, meskipun ada tekanan dari pihak AS.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya