Tim Reformasi Polri Harus Serius Jalankan Keinginan Presiden

Komisi III DPR RI meminta Tim Reformasi Polri untuk segera bekerja dan menjalankan mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

“(Harus) segera bekerja untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi poin-poin, aspirasi atau keinginan bapak Presiden terhadap perbaikan kinerja institusi Polri,” ujar Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo atau Rudal, kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 13 November 2025.

Menurut Rudal, Presiden Prabowo paling memahami secara mendalam apa saja yang perlu dikoreksi dan diperbaiki di tubuh kepolisian. Karena itu, ia berharap anggota tim yang telah dibentuk bisa bekerja maksimal sesuai arah reformasi yang diinginkan kepala negara.

Legislator Nasdem itu juga menyoroti perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, jenjang pendidikan, promosi jabatan, hingga penguatan fungsi pelayanan publik agar Polri benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat.

“Yang paling utama dalam proses penegakan hukum, Polri hadir menjadi pedang keadilan Presiden untuk kemudian membongkar kejahatan-kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun non konvensional,” demikian Rudal.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sepuluh anggota Tim Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025. 

Mereka terdiri dari sejumlah tokoh senior dan pejabat tinggi negara, yakni mantan Kapolri Idham Aziz, mantan Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta mantan Menkopolhukam Mahfud MD. 

Kemudian, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.