Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Airlangga: Pemerintah Kebut Perpres Penguatan Logistik Nasional

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 21:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah terus mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai upaya memperbaiki efektivitas rantai pasok sekaligus menekan biaya logistik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa regulasi baru ini akan menjadi kerangka utama dalam memperkuat sistem logistik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing global.

“Pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan perpres terkait penguatan logistik nasional. Ini komitmen kami untuk membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing,” ujarnya dalam keterangan video di ALFI Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada Rabu 12 November 2025.


Ia memaparkan, rancangan kebijakan tersebut mencakup tiga strategi yaitu konektivitas infrastruktur logistik, digitalisasi dan integrasi layanan logistik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyedia jasa logistik.

Airlangga menekankan bahwa transformasi logistik nasional tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh pihak terkait.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi bagian dari transformasi besar ini,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, menegaskan dukungan penuh asosiasinya terhadap langkah pemerintah.

“Kami sebagai arsitek ekosistem rantai pasok nasional berkomitmen mendukung seluruh arahan pemerintah, termasuk program strategis penguatan logistik,” tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya