Penindasan Rezim Soeharto Tak Hilang dari Ingatan Rakyat

KETIKA negara resmi menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, sebagian dari kita terperangah -- antara marah dan getir. 

Seolah sejarah panjang penindasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru alias Orba dapat dilenyapkan begitu saja dengan selembar keputusan politik. 

Penghargaan itu mungkin sah secara administratif, tapi secara moral, ia adalah penghinaan terhadap ingatan kolektif bangsa ini.

Soeharto memang pernah disebut sebagai “Bapak Pembangunan”. Namun di balik narasi pembangunan yang diagungkan itu, tersimpan luka mendalam yang tak pernah sembuh. 

Kekuasaan Soeharto lahir dari genangan darah: pembantaian massal 1965-1966 yang menewaskan lebih dari 500.000 orang atas tuduhan keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Jutaan lainnya hidup dalam pengasingan sosial dan stigma politik selama puluhan tahun, kehilangan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Di masa pemerintahannya, siapa pun yang berani bersuara kritis terhadap negara akan berhadapan dengan aparat keamanan. 

Peristiwa Malari (1974) menjadi contoh awal represi terhadap mahasiswa dan rakyat yang menentang korupsi serta ketergantungan ekonomi pada modal asing. 

Tahun 1978, gelombang penindasan kembali terjadi ketika mahasiswa menolak pencalonan Soeharto untuk keempat kalinya. Kampus-kampus diduduki militer, organisasi mahasiswa dibekukan, dan ruang publik disterilkan dari kritik.

Rezim Orde Baru juga menindas kelompok-kelompok keagamaan yang dianggap berpotensi melawan kekuasaan. 

Gerakan Islam menjadi salah satu sasaran terberat. Negara menekan politik Islam di segala lini, memaksakan asas tunggal Pancasila, dan menstigma siapa pun yang menolak sebagai ancaman negara. 

Peristiwa Tanjung Priok (1984) menjadi luka mendalam: ratusan jemaah ditembak mati oleh militer hanya karena menolak tindakan sewenang-wenang aparat terhadap simbol-simbol keagamaan.

Sebelum itu, pada akhir 1970-an, banyak aktivis Islam ditangkap dan disiksa atas tuduhan terlibat dalam Komando Jihad. 

Tuduhan yang seringkali kabur, tanpa bukti yang sahih, namun cukup bagi rezim untuk menakuti publik. Tokoh-tokoh Islam yang menolak dominasi politik negara dikontrol ketat, pesantren dan masjid diawasi intelijen, dan ormas Islam dipaksa menyesuaikan diri dengan kehendak penguasa.

Sementara itu, di berbagai daerah, represi menjelma dalam rupa operasi militer. Aceh, Timor Timur, dan Papua menjadi ladang darah atas nama keamanan nasional.

 Tragedi Santa Cruz di Dili (1991) mencatat lebih dari 250 orang tewas dalam prosesi damai. Di Jawa Tengah, rakyat Kedung Ombo dipaksa meninggalkan tanahnya demi proyek pembangunan. 

Menjelang keruntuhannya, rezim Soeharto menutup masa kekuasaannya dengan darah mahasiswa: Tragedi Trisakti dan Semanggi (1998), serta penculikan terhadap aktivis seperti Wiji Thukul, Herman Hendrawan, dan Petrus Bima Anugrah -- yang hingga kini belum ditemukan.


Soeharto membangun stabilitas di atas ketakutan, dan pembangunan di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Ia mungkin berhasil menciptakan keteraturan, tapi keteraturan yang tumbuh dari rasa takut bukanlah kemajuan -- melainkan penjara sosial yang menghapus keberanian rakyat untuk berpikir merdeka.

Karena itu, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukanlah penghargaan sejarah, melainkan pengkhianatan terhadapnya. 

Gelar itu mungkin dikukuhkan negara, tapi ia cacat moral di mata mereka yang mengingat. Seorang pahlawan seharusnya dikenang karena keberaniannya membela rakyat, bukan karena kekuasaannya yang dibangun dari represi.

Kami tidak menolak penghargaan terhadap sejarah, tapi kami menolak pemutihan sejarah. Kami tidak anti pada masa lalu, tapi kami menolak lupa terhadap kejahatan yang dilakukan atas nama negara. 

Bila negara memilih untuk melupakan, kami akan terus mengingat. Bila negara memilih untuk memaafkan tanpa keadilan, kami akan terus menyuarakan kebenaran.

Ingatan itu akan kami wariskan kepada generasi berikutnya. Agar mereka tahu, pernah ada seorang pemimpin yang mengatasnamakan rakyat untuk menindas rakyat; yang berbicara tentang Pancasila sambil menginjak kemanusiaan; yang mengaku menjaga moral bangsa sambil menindas umat yang beriman.

Mungkin kini negara bisa memberi gelar pahlawan kepada Soeharto. Tapi suatu saat nanti, ketika bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang berpikiran waras -- yang menempatkan nurani di atas kekuasaan -- gelar itu akan dicabut kembali.

Bukan karena dendam, tapi karena kebenaran sejarah menuntut untuk ditegakkan.

Agung Nugroho
Direktur Jakarta Institute