Pahlawan Nasional Hanya Ditentukan Hasil Survei

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto terus menimbulkan polemik di publik.

Pengamat politik Rocky Gerung berpendapat bahwa saat ini masyarakat mengalami disinformasi sejarah yang kemudian dimanfaatkan oleh algoritma lembaga survei.

“Kita mengerti bahwa memang ada situasi di mana publik itu terombang ambing dengan informasi historis, lalu dimanfaatkan kebimbangan publik itu, ketidakpahaman publik itu lalu dibenamkan di statistik dan hasilnya adalah 80 persen atau mungkin dibikin 100 persen saja supaya margin of error-nya itu sempurna bahwa pahlawan nasional hanya ditentukan oleh hasil survei,” kata Rocky dikutip redaksi dari kanal YouTube pribadinya, Selasa malam, 11 November 2025.

Pasalnya, sebelum penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025, survei yang dirilis KedaiKopi menyebut sebanyak 80,7 persen masyarakat Indonesia setuju Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Lanjut Rocky, hal itu menjadi problem dalam dinamika politik yang berimbas pada pemahaman sejarah.

“Nah, di situ problemnya bahwa politik akhirnya hanya ditentukan oleh hasil survei, bahwa ada semacam upaya untuk bukan sekadar memalsukan sejarah, tapi membuat sejarah itu berubah menjadi permainan survei, sejarah menjadi permainan statistik,” jelasnya.

Ia menyayangkan para tokoh beraliran kiri yang kini duduk di kabinet justru diam dengan fenomena tersebut.

“Apalagi kalau kita mau ucapkan secara jujur, itu fraksi kiri di kabinet tidak bersuara. Menteri-menteri yang berasal dari kalangan kiri itu mengiyakan hasil survei,” tandasnya.