Berita

Perwakilan Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur diterima perwakilan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. (Foto: Dok. Pribadi)

Nusantara

Mahasiswa Desak Proyek Industri Luwu Timur Dievaluasi

SELASA, 11 NOVEMBER 2025 | 22:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Massa dari Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Makassar untuk mendesak aparat menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan lahan dan proyek industri di Kabupaten Luwu Timur, Selasa, 11 November 2025 

Koordinator aksi, Salman mengatakan, pihaknya menyoroti sejumlah kebijakan dan tindakan Pemkab Luwu Timur melibatkan PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) dan PT Vale Indonesia dalam berbagai kerja sama.

“Kami melihat adanya indikasi kuat terjadinya penyimpangan administratif, hukum, dan tata kelola pemerintahan dalam sejumlah proyek industri di Luwu Timur,” kata Salman.


Mahasiswa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit perjanjian sewa lahan antara Pemkab Luwu Timur dan PT IHIP. Menurutnya, nilai sewa yang disepakati berpotensi merugikan keuangan negara dan diduga mengandung unsur gratifikasi.

HMPLT juga meminta agar kredibilitas lembaga appraisal ditelusuri, termasuk mengevaluasi metode perhitungan harga secara terbuka.

HMPLT juga menyoroti keterlibatan PT Vale Indonesia yang disebut menyerahkan tanah kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili kepada Pemkab Luwu Timur. Padahal menurut HMPLT, lahan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. 

“Penyerahan itu dilakukan tanpa alas hak yang sah dan seharusnya dikembalikan sebagai kawasan hutan pengganti,” tegas Salman.

Tak hanya itu, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Luwu Timur agar tidak menjadi legitimasi bagi praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan hidup.

Usai diterima pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, massa kemudian bergerak menuju kantor DPRD Sulawesi Selatan meminta atensi wakil rakyat untuk meneruskan ke pihak-pihak terkait di tingkat nasional.

"Kami akan menjadwalkan RDP (rapat dengar pendapat) dan akan kami teruskan tuntutan kawan-kawan ke pihak terkait," kata politisi PAN, Muh. Irfan saat menerima massa.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya