Berita

Presiden AS Donald Trump (Foto: Tangkapan layar YouTube MirrorNow)

Global

Trump Ancam Tuntut BBC Rp25 Triliun karena Pidatonya Diedit

SELASA, 11 NOVEMBER 2025 | 13:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menuntut BBC hingga 1 miliar Dolar AS (sekitar Rp25 triliun), menuduh lembaga penyiaran Inggris itu memotong pidatonya secara menyesatkan dalam dokumenter Panorama tentang peristiwa penyerbuan Gedung Capitol di Washington pada 6 Januari 2021. 

Dikutip dari Associated Press, Selasa 11 November 2025, ancaman itu muncul setelah dua pejabat tertinggi BBC, Direktur Jenderal Tim Davie dan Kepala Berita Deborah Turness, mundur pada hari Minggu karena kontroversi tersebut. Keduanya mengakui adanya kesalahan dalam penyuntingan yang membuat seolah-olah Trump menyerukan kekerasan.

Ketua BBC Samir Shah meminta maaf kepada publik dan politisi, mengatakan, “Kami menerima bahwa cara pidato itu diedit memang memberikan kesan seruan langsung untuk tindakan kekerasan," katanya.


Surat dari pengacara Trump menuntut BBC mencabut pernyataan “palsu dan mencemarkan nama baik”, meminta maaf secara terbuka, serta memberikan kompensasi. Jika tidak, mereka akan menghadapi gugatan besar di pengadilan.

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menuduh BBC sebagai “jurnalis korup yang mencoba ikut campur dalam Pemilu Presiden”, dan menyebut kasus ini sebagai “hal yang mengerikan bagi demokrasi”.

BBC mengakui kesalahan teknis dalam pengeditan pidato, di mana bagian yang dihapus adalah kalimat Trump yang menyerukan demonstrasi “secara damai dan patriotik”. Namun lembaga penyiaran berusia 103 tahun itu menegaskan tidak ada bias politik yang disengaja.

Kasus ini menambah tekanan terhadap BBC yang kini menghadapi sorotan publik soal netralitas dan integritas jurnalistiknya.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya