Berita

Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati. (Foto: Dokumentasi DEEP)

Politik

Gelar Pahlawan untuk Soeharto Munculkan Polarisasi Sentimen Publik

SELASA, 11 NOVEMBER 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sentimen positif maupun negatif yang muncul terkait pemberian gelar Pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dinilai sebagai suatu hal yang kompleks dari berbagai sudut pandang.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati dalam rilis penelitian kuantitatif yang dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 10 November 2025.

Ia menjelaskan terlepas dari dominasi angka sentimen positif gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto, yakni sebesar 73 persen pada pemberitaan media massa dan 71 persen di media sosial X, tidak bisa dilepaskan dari sentimen negatif yang dominan di YouTube sebanyak 39 persen dan di Facebook 35 persen.


"Polarisasi sentimen ini menunjukkan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar pengakuan sejarah," ujar Neni kepada RMOL di Jakarta, Senin malam, 10 November 2025.

Lebih dari itu, ia meyakini pertarungan opini publik di kanal media sosial dan pemberitaan media massa, tidak ayal turut dipengaruhi paradigma berpikir masing-masing individu masyarakat Indonesia.

"(Ini) juga karena pertarungan narasi yang mendalam tentang identitas bangsa, keadilan, dan masa depan demokrasi," tuturnya. 

Oleh karena itu, Neni memandang keharusan bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara umum, memperhatikan dinamika arus informasi yang berkembang beberapa hari ini terkait gelar pahlawan bagi Soeharto.

"Adanya perbedaan yang signifikan antara media mainstream dan sebagian media sosial menggarisbawahi pentingnya melihat  dinamika opini publik secara holistik, tidak hanya dari satu lensa," pungkas Neni.


Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya