Satu Tahun Prabowo, Transisi Energi Nasional Belum Optimal

Satu tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin, arah kebijakan energi Indonesia menghadapi berbagai peluang dan tantangan. 

Meskipun pemerintah telah menegaskan komitmen terhadap transisi energi dan penanganan iklim dalam forum-forum internasional seperti KTT G20 Brasil 2024 dan COP30 Brasil 2025, namun langkah implementatif di dalam negeri dinilai masih belum optimal.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) -- yang terdiri atas Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) -- menyampaikan rekomendasi kebijakan
serta prioritas strategis untuk memperkuat arah transisi energi nasional.

serta prioritas strategis untuk memperkuat arah transisi energi nasional.

Forum ini menyampaikan bahwa pada paruh pertama tahun 2025, bauran energi terbarukan nasional mencapai 16,6 persen, disertai tambahan kapasitas pembangkit listrik bersih sebesar 876,5 MW, atau meningkat 15,46 persen dari tahun sebelumnya. 

"Namun, capaian tersebut masih belum memadai untuk memenuhi target Persetujuan Paris. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi, dengan porsi Rp37,5 triliun untuk pengembangan energi terbarukan," kata Senior Consultant di The Purnomo Yusgiantoro Center, Farida Zed dalam media briefing tahunan di Purnomo Yusgiantoro Center, Senin 10 Nevember 2025.

Masalah utama yang mengemuka mencakup subsidi energi berbasis komoditas, ketimpangan penerima manfaat, serta stagnasi investasi energi bersih. Selain itu, penjualan kendaraan listrik menurun pasca penghapusan insentif, sementara peta jalan penghentian PLTU batu bara belum memiliki kejelasan. 

Untuk itu, ETP Forum mendorong dan merekomendasikan dilakukannya pergeseran subsidi komoditas menjadi subsidi langsung berbasis penerima manfaat dengan menggunakan Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN). Penghematan subsidi diharapkan dialihkan untuk investasi energi bersih serta pembangunan jaringan listrik mikro dan off-grid berbasis komunitas di wilayah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).

ETP Forum juga mendorong dilakukannya reformasi kelembagaan energi yang bertujuan untuk memisahkan secara tegas fungsi regulator dan operator bisnis, guna memperkuat transparansi dan menarik investor. Forum juga mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.

Salain itu, ETP Forum mendesak pembaruan target energi dalam KEN, RUKN, dan RUPTL agar sejalan dengan visi Presiden Prabowo menuju 100 persen energi terbarukan pada 2040. Pemerintah juga perlu menggandakan efisiensi energi, memperkuat riset dan pengembangan teknologi bersih seperti baterai transportasi publik, hidrogen hijau, dan amonia sebagai bahan bakar alternatif, serta mengevaluasi insentif kendaraan listrik secara berkelanjutan.

ETP Forum juga menekankan pentingnya penerapan standar ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam sektor hilirisasi mineral kritis untuk mencegah kerusakan lingkungan. Selain itu, kebijakan energi harus mengintegrasikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) serta mengembangkan kerangka transisi berkeadilan (Just Transition Framework) agar kelompok rentan dan pekerja terdampak tetap terlindungi.