Rapat Perdana Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG. (Foto: Humas BGN)
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebut semua kementerian dan lembaga harus ikut terlibat dalam mengantisipasi persoalan pasokan bahan pangan dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Apalagi bulan depan akan bersamaan dengan Hari Natal dan Tahun Baru dan kemudian lebaran pada bulan selanjutnya.
“Tidak masalah jika kemudian BKKBN memerintahkan kader Posyandu untuk beternak ayam, atau menanami pekarangannya dengan sayuran, pisang, buah-buahan dan sebagainya,” ujar Nanik dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 9 November 2025.
Ia mengungkap bahwa BGN telah memulai kerja sama dengan TNI AD dan Kementerian Koperasi.
Dalam MoU itu, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan Kodim-Kodim untuk beternak ayam petelur dan memerintahkan penanaman lahan milik TNI AD dengan tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan.
Sementara Kementerian Koperasi siap mengucurkan dana bergulir ratusan miliar ke koperasi-koperasi produksi untuk mengelola dan memasok bahan pangan ke SPPG-SPPG.
Pada rapat perdana Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang dihadiri perwakilan 3 Kementerian Koordinator dan 13 Kementerian/Lembaga dalam Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu, Nanik dengan tegas menyampaikan perlunya dukungan untuk menyukseskan program andalan presiden.
Dalam rapat itu, beberapa pertanyaan, usul, maupun laporan pun mengemuka. Perwakilan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/ BKKBN) mengusulkan tentang adanya perbaikan tata kelola, pola distribusi, maupun varian menu MBG untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Dari Kementerian Kesehatan melaporkan tentang perkembangan jumlah SPPG yang telah memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi). Menurut data Kementerian Kesehatan, dari 14 ribu lebih SPPG di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi, hingga saat ini baru 4.590 DPPG yang mengajukan permohonan SLHS. Sementara, yang sudah mendapatkan SLHS sebanyak 1.218 SPPG.
Persoalan yang dihadapi SPPG-SPPG dalam pengajuan SLHS adalah hasil laboratorium yang masih menunjukkan adanya bakteri e-coli di air, serta soal pemenuhan persyaratan fisik SPPB.
Karena itu Kementerian Kesehatan mengajukan 19 SOP yang harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap SPPG. Menurut Nanik, BGN dan Kemenkes harus duduk bersama membahas 19 SOP ini agar dapur-dapur yang dihentikan sementara, bisa beroperasi lagi.
Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia melaporkan bahwa dari kesepakatan dengan Kementerian Desa, 20 persen dana desa disiapkan untuk program ketahanan pangan.
Mereka akan membina petani, peternak, dan nelayan untuk memproduksi bahan pangan yang akan disalurkan ke program MBG. Namun, karena belum sesuai standar, bahan pangan mereka masih sering ditolak SPPG. Karena itu Nanik menyoroti pentingnya penyusunan pokja penyiapan bahan pangan untuk MBG.
Adapun wakil dari Kementerian Agama melaporkan bahwa sampai saat ini 29 pesantren telah memiliki SPPG, 270 pesantren mendapatkan MBG dari SPPG-SPPG di sekitar pesantren-pesantren, sementara total jumlah santri yang telah menerima MBG sebanyak 337.442 juta jiwa.
Karena itu, Kementerian Agama berharap agar SPPG di pesantren-pesantren ditambah. Sayang pesantren tidak memiliki modal untuk membangun dapur.
“Nanti silakan hubungi bank-bank himbara yang siap membiayai,” pungkas Nanik.
