Ekonom Wanti-wanti Efek Samping Redenominasi

Wacana penyederhanaan digit mata uang Rupiah kembali mencuat ke permukaan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memasukkan program redenominasi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2025-2029.

Langkah ini resmi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah.

Dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan bahwa kebijakan redenominasi bukan sekadar mengganti angka nol di belakang nominal uang, melainkan bagian dari upaya memperkuat daya saing nasional dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Ia menilai, penyederhanaan nilai rupiah dapat membantu menjaga stabilitas mata uang dan daya beli masyarakat dalam jangka panjang.

Namun, pandangan berbeda datang dari ekonom Dipo Satria Ramli. Menurutnya, penyederhanaan angka rupiah bukanlah solusi mendasar untuk memperkuat ekonomi nasional.

“Solusinya bukan ganti nol, tapi tingkatkan produktivitas, turunkan biaya produksi, dan jaga harga pangan agar ekonomi riil benar-benar kuat,” tegas Dipo lewat akun X miliknya, Minggu, 9 November 2025.

Ia juga mengingatkan potensi efek samping yang bisa timbul saat masa transisi. Menurutnya, pelaku pasar bisa saja memanfaatkan momen penyesuaian harga sebagai alasan untuk menaikkan harga barang dan jasa.

“Pelaku pasar bisa gunakan ‘penyesuaian harga’ sebagai alasan menaikkan harga, memicu inflasi tidak sengaja,” tambahnya.

Sesuai rancangan, nominal rupiah akan disederhanakan misalnya dari Rp1.000 menjadi Rp1 dengan target pengesahan pada tahun 2027.